DPRD Kaltim minta pemindahan jalan Provinsi segera tuntas

Muhammad Rusli | Rabu, 17 Feb 2021 12:00 WITA
DPRD Kaltim minta pemindahan jalan Provinsi segera tuntas Anggota Komisi III Mimi Meriami Br Pane, meminta agar Pemerintah lebih bijak dalam merencanakan pemindahan jalan Provinsi di Kaliorang Kutai Timur – Talisayang sepanjang 6 kilometer.

gerakanaktualnews.com, Samarinda - DPRD Provinsi Kalimantan Timur, melalui anggota Komisi III Mimi Meriami Br Pane, meminta agar pemerintah lebih bijak dalam merencanakan pemindahan jalan provinsi di Jalan Kaliorang Kutai Timur – Talisayan sepanjang 6 kilometer.

Mengenai adanya wacana soal pemindahan jalan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk aktivitas pertambangan milik PT Ganda Alam Makmur terkesan menjadi hal yang baru, namun tidak demikian.

“Pemindahan jalan serupa sudah terjadi di Kelurahan Dondang Kabupaten Kutai Kartanegara untuk aktivitas pertambangan. Jalan pengganti yang disediakan pun sangat seadanya. Semestinya penggantinya harus jalan yang benar-benar layak agar dapat digunakan masyarakat dengan nyaman,” kata Mimi baru-baru ini saat melakukan pertemuan dengan Dinas ESDM Kaltim.

Terkait hal itu, Mimi Meriami juga secara tegas menanyakan mengenai pemindahan jalan provinsi yang berada di Kelurahan Dondang Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut. Sebab berdasarkan perjanjian agar dapat dikembalikan sesuai janji CV Prima Mandiri yaitu semestinya selesai tahun 2020.

“Kami meminta Dinas ESDM untuk menindaklanjuti hal itu, bagaimanapun dalam hal ini yang dirugikan adalah masyarakat. Sementara yang diuntungkan kelompok tertentu, padahal jalan dibangun dari uang rakyat, jadi harus segera dituntaskan,” ungkap Mimi.

Lebih lanjut, menanggapi pembahasan pemindahan jalan ini secara umum anggota Komisi III ini mengkhawatirkan sejumlah hal jika sampai terlaksana. 

“Saya tekankan agar jangan sampai merugikan rakyat, dan tetap mengedepankan kemajuan daerah dan kesadaran untuk membangun. Begitupun perusahan pertambangan yang jelas-jelas menggunakan jalan umum untuk aktivitas kegiatan mereka, maka pemerintah tidak boleh tinggal diam,” harap Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.  (adv)


Tinggalkan Komentar