DPRD Kaltim Tanggapi Perkembangan Bandara APT Pranoto

gerakanaktualnews.com, Samarinda - Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan Unit Pelaksana Bandar Udara (UPBU) APT Pranoto, dengan pembahasan pengembangan pembangunan APT Pranoto. Senin (15/2/2021).

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syafruddin menyebutkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengingkari komitmennya untuk pengembangan fasilitas dan utilitas Bandara APT Pranoto. Sebab selama ini pengembangan bandara tersebut masih jalan di tempat.

“Karena sejak 2018 kita menyerahkan aset bandara ke Kementerian Perhubungan, dengan catatan menuntaskan sisa-sisa pembangunan. Seperti pencahayaan, pemagaran dan taxiway,” jelasnya.

Sisa pembangunan yang disinggung Syafruddin ternyata belum dituntaskan oleh Kemenhub. Ia mengatakan akan ada hasil evaluasi dari pertemuan tersebut. Sehingga Komisi III dapat menentukan, apakah perlu membentuk tim khusus yang akan memberi koreksi secara menyeluruh dari hasil evaluasi.

Lebih lanjut, Ketua fraksi PKB tersebut menegaskan jika disepakati untuk membentuk tim evaluasi, maka hasil kerja tim tersebut akan menjadi penentu apakah Bandara APT Pranoto tetap dikelola Kemenhub, atau di bawah naungan PT Angkasa Pura.

“Karena bandara besar di seluruh Indonesia itu kan pengelolanya Angkasa Pura, sehingga ini jadi catatan kita bersama,” papar Syafruddin.

Politisi PKB itu juga membeberkan, pengembangan bandara menggunakan anggaran dari APBD Kaltim sebesar Rp 2,5 triliun.

Walapun ada progres pengerjaan namun ia masih menilai Kemenhub belum menepati komitmen.

“Padahal kita semua tahu pembangunan APT Pranoto pembangunannya menggunakan APBD. Tidak murni APBN seperti di Jawa Barat dan DIY. Artinya Kaltim dianaktirikan,” kata Syafruddin.

Dari pertemuan tersebut, UPBU APT Pranoto akan berusaha mendorong Kemenhub agar memaksimalkan pengalokasian dana pengembangan bandara. Namun seperti diketahui akhir-akhir ini muncul kebijakan pemerintah yang melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. (adv)