Komisi II DPRD Kaltim Lakukan Kunjungan Kerja ke SKK Migas Bahas Antrian Panjang di SPBU

gerakanaktualnews.com, Samarinda — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), lakukan kunjungan kerja (kunker) ke Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wilayah Kalimantan dan Sulawesi di Balikpapan, Rabu (13/12/2023).

Turut hadir mendampingi Komisi II, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud dan Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji dan Sigit Wibowo.

Rombongan kunker Komisi II ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II Nidya Listiyono bersama Anggota Komisi II, Ambulanci Komariah, Selamat Ari Wibowo, Sapto Setyo Pramono dan Muhammad Ada. Kunker ini diterima langsung oleh Kepala Perwakilan SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi, Azhari Idris.

Kunker membahas terkait program strategis pengembangan produksi migas di Kaltim serta peluang kerjasama antara perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi dengan Perusahaan Daerah (Perusda) di Kaltim.

Nidya Listiyono membeberkan, kedatangan Komisi II ke kantor SKK Migas adalah yang pertama kali. Ia juga mengatakan bahwa Komisi II yang membidangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan wadah bagi perusda untuk berkoordinasi termasuk penyertaan modal.

"Kami (Komisi II) yang kemudian memproses yang kemudian disetujui oleh pimpinan dan Banggar," ujar Tiyo, sapaan akrabnya.

Lebih lanjut, ia mengharapkan support terkait proses bisnis dan kerjasama terhadap perusda Kaltim, yakni Perusda MMP. Kemudian, terkait persoalan tenaga kerja, ia juga berharap agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) dapat berkonektivitas.

"Kami mengapresiasi, bahwa anak-anak kita Alhamdulillah mendapatkan prioritas, itu yang paling penting. Karena IKN sudah didepan mata, tentu persaingan dan lain sebagainya itu sudah luar biasa termasuk nanti pendidikannya. Nah, ini nanti kami ingin ada konektivitas," tambahnya.

Sementara itu, di tempat yang sama, Seno Aji memaparkan persoalan terkait kelangkaan BBM yang saat ini terjadi di beberapa tempat di Kaltim terlihat di beberapa SPBU terjadi antrian kendaraan yang begitu panjang.

"Saya pernah mendengar bahwa kelangkaan ini memang adanya miss kalkulating dari Pertamina, sehingga kuota yang diberikan kepada SPBU tidak sesuai," pungkasnya.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud juga turut memberikan tanggapannya. Ia meninginkan adanya solusi terkait hal tersebut.

"Ini mungkin perlu dipikirkan penyebabnya apa. Mungkin ada kebijakan-kebijakan. Kalau kami di pemerintah daerah itu susah, karena kita bukan pemilik barang dan tidak bisa melarang warga kami. Tapi kalau ada patokan, ada kriteria yang harus dipenuhi, maka aturan itu yang kita jadikan acuan," tutur Hamas, sapaan akrabnya.

Kemudian, Anggota Komisi II DPRD Kaltin Azhari Idris menjelaskan bahwa SKK Migas tidak berhubungan langsung terhadap pendistribusian BBM. Ia menilai, untuk jawaban yang lebih konkret ada pada unit pemasaran, yaitu Marketing Operation Regional (MOR) V.

"Beberapa jawaban barangkali bis dapat lebih konkret di unit pemasaran di sini yaitu MOR V, mereka mesti tahu lebih detail berkaitan dengan alokasi," tutupnya. (*)