Legislator DPRD Kaltim Soroti Praktik Uang Politik Jelang Pemilu

Wahyu Retno | Sabtu, 09 Des 2023 12:00 WITA
Legislator DPRD Kaltim Soroti Praktik Uang Politik Jelang Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ismail

gerakanaktualnews.com, Samarinda — Anggota DPRD Provinsi Kalimantam Timur (Kaltim), Ismail, menyoroti praktik money politic atau uang dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Ia menyatakan fakta, bahwa fenomena yang terjadi di masyarakat itu memang benar adanya. 

Agar mendapatkan suara banyak, calon anggota legislatif biasanya membagi-bagikan uang sebagai 'rayuan' untuk mencoblosnya.

Menanggapi hal tersebut, Politisi Partai Nasdem ini menilai perlu adanya upaya bersama untuk menolak praktik kotor tersebut. Karena maraknya praktik tersebut di setiap Pemilu, membuat masyarakat berspekulasi bahwa politik uang adalah hal lumrah dan biasa.

Padahal, kata Ismail, politik uang adalah ancaman yang dapat merusak kualitas pesta demokrasi, secara hukum juga melanggar aturan dan merugikan hak-hak rakyat.

Untuk itu ia berharap agar semua pihak dapat bekerja sama dalam menjaga kualitas Pemilu dan menghindari praktik kotor.

"Jangan sampai politik uang ke depannya merajalela di tengah-tengah masyarakat, seakan-akan politik uang itu tidak terlarang," tuturnya.

Ia juga menekankan, bahwa pesta demokrasi adalah pesta rakyat, sehingga harus dijaga ketentraman dan keamanannya.

"Meskipun kita semua memiliki kepentingan, namun tetap harus kita jaga ketentraman yang terbangun," tambah Ismail.

Lebih lanjut, Ismail menilai jika kualitas Pemilu sangat menentukan hasil Pemilu. Jika Pemilu berlangsung dengan curang dan tidak adil, maka hasilnya pun tidak akan mencerminkan aspirasi rakyat.

"Kuncinya harus ada kualitas Pemilu yang bagus, karena kita menginginkan hasil Pemilu yang baik," ucapnya.

Kendati demikian, Ismail mengapresiasi peran penyelenggaran Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan pihak-pihak lain yang terlibat.

Ia berharap pihak terkait tersebut dapat bekerja secara profesional dan transparan dalam mengawal Pemilu.

"Harus ada keseriusan dan kesungguhan penyelenggara Pemilu. Bahwasannya masyarakat dalam proses pendidikan politik harus berjalan dengan baik," tandas Ismail. (Adv)


Tinggalkan Komentar