Legislator Kaltim Minta Pj Gubernur Kaltim Berikan Perhatian Serius Terhadap Antrian Panjang di SPBU Samarinda

gerakanaktualnews.com, SAMARINDA — Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Romadhony Putra Pratama, meminta kepada Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim untuk memperhatikan masalah antrian panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), khususnya pada pompa pertalite di Kalimantan Timur.

Antrian ini, lanjutnya, tidak hanya terjadi di dalam SPBU, tetapi juga menimbulkan kemacetan sampai ke jalan umum. Bahkan, di sejumlah jalan poros yang ada di wilayah Kaltim juga terdapat kemacetan yang disebabkan oleh antrian panjang di SPBU, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat Kaltim.

"Antrian panjang di SPBU ini sangat crowded di Samarinda, di jalan poros juga. Nah ini harus jadi atensi publik bagi Pak Pj Gubernur," ujarnya melalui interupsi yang ia sampaikan pada Rapat Paripurna Ke-41 DPRD Kaltim, Kamis (16/11/2023).

Lebih lanjut, Romadhony juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak antrian SPBU yang masih belum teratasi sampai saat ini.

Apalagi, dengan adanya IKN, maka diperkirakan adanya peningkatan jumlah warga dari luar Kaltim akan datang ke Kaltim seiring dengan perubahan tahun baru.

"Per tanggal 1 Januari 2024, pasti akan banyak bertambah warga dari luar Kaltim yang akan datang ke Kaltim. Ini harus menjadi perhatian serius untuk Pak Pj Gubernur," tegasnya.

Lebih lanjut, Romadhony menjabarkan, dengan adanya antrian panjang di SPBU, terutama pada jenis bahan bakar pertalite, menunjukkan adanya kebutuhan yang tinggi dari masyarakat akan jenis bahan bakar pertalite. Untuk itu, ia mendorong agar langkah-langkah koordinatif segera diambil.

"Situasi ini harus diatasi dengan cepat. Koordinasi yang baik perlu dilakukan agar distribusi bahan bakar dapat berjalan lancar, dan masyarakat tidak terganggu oleh antrian yang panjang," imbuhnya.

Ia berharap, agar Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik dapat mengatasi masalah ini secara efektif.

"Ini bukan hanya masalah sepele, melainkan berdampak langsung pada kenyamanan dan mobilitas masyarakat," tutupnya. (Adv/dprdkaltim)