Menjelang Akhir Tahun, Salehuddin Harapkan Kenaikan UMP Kaltim di Tahun 2024

gerakanaktualnews.com, SAMARINDA — Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 tengah menjadi perbincangan hangat di sejumlah pihak karena menjelang akhir tahun 2023. Hal ini juga tak lepas dari sorotan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin.

Ia menyampaikan, bahwa penentuan UMP ini tengah dibahas oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Proses pembahasan UMP,  jelas Salehuddin, tentunya akan melalui beberapa tahapan yang sudah ditentukan, seperti melalui Dewan Pengupahan dan survei kebutuhan hidup layak.

Polirikus Partai Golkar ini mengharapkan, serangkaian proses penentuan UMP ini dapat  menetapkan UMP tahun 2024 mengalami kenaikan, sehingga nominalnya lebih tinggi dari tahun 2023. Sebab, menurut Salehuddin, hal ini menjadi penentu nasib para pekerja dan masyarakat.

"InsyaAllah akan melibatkan beberapa stakeholder, termasuk melakukan proses penilaian terkait dengan harga kenaikan. Saya pikir elemen-elemen itu yang mempengaruhi UMP," ujar Salehuddin, Kamis (16/11/2023)

"Nah, harapannya, lebih cepat lebih baik lagi ya, lebih manusiawi lah. Artinya, menyentuh keadilan bagi pekerja-pekerja kita," tambahnya.

Disinggung mengenai nominal UMP, Salehuddin tidak memberikan penjelasan lebih rinci. Kendati demikian, ia mengatakan, nominal dan mekanisme UMP 2024 harus berpedoman pada aturan yang berlaku. Namun, ia tetap mengharapkan adanya kenaikan.

Mengingat saat ini adanya kenaikan harga BBM dan juga sembako yang sebagian besar juga mengalami kenaikan harga. Terutama saat menjelang hari raya dan akhir tahun, juga mendekati event-event tertentu. 

Atas hal-hal tersebut, sebut Salehuddin, diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Dewan Pengupahan untuk melakukan kajian sekaligus Pemprov Kaltim untuk menyepakati UMP.

"Kajian-kajian itu, mereka yang akan lakukan. Tapi, pada intinya kita berharap, UMP ini dapat menyentuh angka keadilan bagi buruh dan karyawan. Jangan sampai dibawah UMP itu justru tidak mencerminkan dan menjawab kebutuhan rill pekerja kita," tegasnya. (Adv/dprdkaltim)