Nidya Listiyono Minta Pemerintah Pusat Tindak Tegas Aktivitas Tambang Ilegal di Dekat Kawasan IKN Nusantara

gerakanaktualnews.com, Samarinda — Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Nidya Listiyono, soroti adanya aktivitas tambang batu bara ilegal di sekitar wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Berdasarkan hasil temhan Otorita IKN (OIKN) ada sekitar 3.000 hektar lahan tambang batu bara ilegal di kawasan IKN, sehingga ini menjadi perhatian serius bagi legislator DPRD Kaltim tersebut.

"Kalau itu masuk ke dalam taman nasional dan hutan lindung, tentu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim harus turun tangan untuk menertibkan," tegas Tiyo, sapaan akrabnya, beberapa waktu lalu.

Tiyo mengkritisi, jika fungsi pengawasan terhadap aktivitas tambang ilegal kurang maksimal, sehingga ia meminta pemerintah dan aparat berwenang harus lebih ketat dalam melakukan pengawasan.

"Ketika sudah ditemukan, maka segera untuk dilakukan klarifikasi dan jika memang itu melanggar, maka harus segera ditertibkan," ujarnya.

Politisi Partai Golkar, pemerintah harus melakukan pemanggilan atau bahkan penindakan terhadap tambang ilegal tersebut. Namun, ia mengingatkan, terlebih dahulu harus mengumpulkan data-data yang konkrit.

"Kita perlu foto satelit, data-data terkait laporan masyarakat, serta sesuai koordinat lahan siapa. Kalau masuk dalam hutan lindung, maka pemerintah harus melakukan tindakan tegas melalui aparat hukum," jelas Tiyo.

Sebelumnya, Pemerintah Pusat, yakni Presiden Jokowi telah menyatakan akan menutup tambang-tambang ilegal yang berada di dekat kawasan IKN, kemudian akan dilakukan rehabilitasi dan menutup lubang-lubang bekas tambanh tersebut. (Adv/dprdkaltim)