Salehuddin Soroti Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kaltim

gerakanaktualnews.com, SAMARINDA — Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, menyoroti upaya pengentasan kemiskinan di Kaltim. Ia menekankan perlunya perbaikan dalam berbagai komponen dan instrumen, termasuk perencanaan desain daerah oleh Bapeda untuk mengatasi kemiskinan.

Menurutnya, penanganan kemiskinan perlu difokuskan pada peningkatan sumber daya manusia (SDM), terutama dalam meningkatkan daya saing di wilayah Kaltim. Salehuddin juga mengungkap adanya ketidaksetaraan antar-pulau di Kalimantan, yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kemampuan daya saing.

"Pemprov harus memberikan fasilitas atau ruang yang maksimal bagi proses pembinaan, termasuk bagiamana Pemprov melakukan fungsi kerja sama dengan dunia usaha yang notabene-nya hampir ada 1000 dunia usaha baik tambang, migas, perkebunan bisa sama dengan kebutuhan yang ada di pasar kerja kaltim," pungkasnya.

"Apalagi, adanya IKN ini juga jadi tantangan kita. Saya pikir sekarang memang kita belum ada proses bagaimana meningkatkan SDM," tambahnya.

Tantangan terkait dengan migrasi urban juga menjadi sorotan Salehuddin, yang menyebut bahwa beberapa kabupaten menghadapi kontribusi kemiskinan dari masyarakat urban yang mencari nasib di daerah tersebut. Ia mengajukan pertanyaan tentang indikator kemiskinan yang dianggap tidak adil, seperti penggunaan sanitasi sebagai indikator di daerah dengan konteks hidup di atas air.

Lebih lanjut, Politisi Partai Golkar ini juga  menyoroti pentingnya menyepakati indikator kemiskinan yang adil bersama pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Ia menekankan perlunya melibatkan banyak stakeholder, termasuk ribuan perusahaan di Kaltim, untuk berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan. 

"Pemerintah Pusat maupun Provinsi dan kKabupaten, juga melibatkan beberapa stakeholder. Karena ribuan perusahaan di Kaltim harus punya kontribusi dalam pengentasan kemiskinan," tutupnya.

Ia memberikan contoh kontribusi perusahaan melalui forum PJSP yang diwajibkan untuk menjadi sinkron dengan strategi pemerintah, seperti program pembangunan rumah yang melibatkan perusahaan dan berkontribusi signifikan pada pengentasan kemiskinan di daerah. (Adv/dprdkaltim)