![Training Paralegal Serikat buruh, DPRD Kutim Dukung](https://epanelid.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Berita/training-paralegal-serikat-buruh-dprd-kutim-dukung_m.jpg)
Pansus DPRD Kabupaten Kukar Melakukan Kunker ke DPRD PPU
![Pansus DPRD Kabupaten Kukar Melakukan Kunker ke DPRD PPU](https://epanelid.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Berita/pansus-dprd-kabupaten-kukar-melakukan-kunker-ke-dprd-ppu.jpg)
gerakanaktualnews.com, Penajam - Tim Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kamis (24/6/2021).
Kunjungan Kerja DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) di sambut langsung Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Hartono Basuki, dengan agenda penyusunan peraturan daerah (Perda) retrebusi jasa pelaynan umum, yang digelar diruang lantai III kantor DPRD PPU.
Kunjungan kerja bertujuan menjadi sumber inspirasi untuk melengkapi perda yang akan dibuat sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kukar dan kedepannya membawa kemajuan bagi Daerah. Dalam pertemuan ini sejumlah pembahasan dilakukan, diantaranya terkait retribusi pengelolaan persampahan dan retribusi menara telekomunikasi di Kabupaten PPU.
Wakil Ketua DPRD PPU Hartono Basuki didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) PPU Tohar memaparkan terkait regulasi penyusunan Perda secara umum, dan saat ini di Kabupaten PPU memiliki 11 perda terkait dengan pajak daerah dan 11 perda menyangkut retribusi daerah.
” Dari 11 perda pajak daerah yang ada, beberapa perda menjadi cerminan karteristik perkotaan seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak pakir, hingga pajak tempat hiburan. Sebenarnya kami memiliki kewenangannya tapi sangat kecil potensinya,” ungkap Tohar.
Lanjut dikatakan Tohar, mengenai pajak penerangan jalan non PLN, biasanya hanya ada di lingkungan perusahaan yang tidak menggunakan daya listrik dari negara dan pajak air tanah. Untuk sementara pemerintah PPU hanya pungut pajak dari beberapa perusahaan.
” Sedangkan untuk pajak Minerba bukan logam kewenangan sudah berpindah kepusat,” terang Tohar.
Sementara itu, Tim Pansus DPRD Kukar Agustinus Sudarsono, mengatakan mudah-mudahan semua yang telah di ketahui bersama di Kabupaten PPU ini agar dapat di implementasikan di Kabupaten Kukar nantinya. Sehingga pada akhirnya mampu membawa kemajuan bagi daerah Kukar. (adv/DPRD/PPU)