Soal Kontraktor Lokal di IKN, Pj Gubernur Akan Koordinasi Dengan Wakil Otorita IKN

gerakanktualnews.com, Samarinda - Keluhan kontraktor lokal yang tidak mendapat porsi pekerjaan di IKN yang disuarakan anggota DPRD Kaltim, direspons positif Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, serta akan melakukan koordinasi terlebih dulu dengan Dhony Rahajoe, selaku Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
“Terkait dengan peran kontraktor lokal, izin untuk pengusaha lokal akan kita wajibkan. Kami akan sampaikan ke IKN melalui Pak Dhony. Mudah-mudahan Pak Dhony bisa hadir di sini, saya akan undang beliau khusus,” kata Akmal Malik di depan anggota DPRD Kaltim, saat Rapat Paripurna di Gedung B DPRD Kaltim, kemarin lalu.
Langkah ini diambil dengan harapan agar kontraktor luar dapat menjalin kemitraan dengan kontraktor lokal, menciptakan sinergi yang berdampak positif pada kemajuan ekonomi daerah.
“Kita ingin adanya sinergi disetiap progress pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kaltim, tentunya masyarakat juga harus terlibat,” terang Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) itu.
Sebelumnya, Bagus Susetyo dari Komisi III DPRD Kaltim telah menyoroti partisipasi pengusaha dan masyarakat setempat dalam proyek Ibu Kota Nusantara. Yang mana saat ini, progress pembangunan sudah mencapai kurang lebih 40 persen.
“Dalam melaksanakan atau mendapatkan kue-kue pembangunan dari pusat, berapa persen keterlibatan pengusaha dan masyarakat Kaltim, terutama mereka yang bergerak di bidang konstruksi,” papar Bagus Susetyo.
Bagus Susetyo menyampaikan pandangannya bahwa Kaltim tidak hanya bereforia terhadap pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Benua Etam. Akan tetapi lebih daripada itu, Kaltim ingin masyarakatnya benar-benar diberdayakan.
Dia berharap agar Pj Gubernur Akmal Malik dapat menyampaikannya kepada Presiden bahwa keterlibatan kontraktor lokal harus diwajibkan, bukan hanya sebagai subkontraktor.
“Saya mohon Pak PJ Gubernur untuk bisa menyampaikan secara aktif kepada Presiden bahwa IKN Nusantara perlu menggandeng kontraktor lokal, bukan hanya sebagai sub kontraktor. Mereka harus diwajibkan untuk memberdayakan kontraktor lokal supaya bisa naik kelas,” ungkap Bagus Susetyo.(adv/kominfokaltim).