Wagub Menyampaikan Tanggapan Terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD Kaltim

gerakanaktualnews.com, SAMARINDA - Wagub Hadi Mulyadi mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor dalam penyampaian jawaban Gubernur terhadap pandangan umum Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Timur atas Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah ( Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, 

Laporan ini disampaikan pada Rapat Paripurna, yang dipimping langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji didampingi Sigit Wibowo dan Muhammad Samsun, diikuti Sekwan serta anggota DPRD Kaltim, Kepala Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemprov Kaltim baik yang hadir secara langsung maupun virtual, di Gedung DPRD Kaltim, Jumat (10/6/2022).

Wagub Hadi pada kesempatan itu menjelaskan secara singkat dan padat perihal masukan, saran maupun koreksi yang telah disampaikan terhadap pandangan fraksi tersebut, serta merupakan suatu bentuk komitmen Pemprov Kaltim dalam menjalankan dan menyukseskan program RPJMD 2019-2023.

Diketahui bahwa Sebelumnya, ada Delapan (8) fraksi di DPRD Kaltim yakni, fraksi Golkar, PAN, PKB, PDIP, Gerindra, PKS, PPP, Nasdem Demokrat telah menyampaikan sikap politik mereka melalui pandangan umum fraksi dalam rapat Paripurna ke-19 pada 6 Juni 2022 yang lalu.

“Kami ucapkan terima kasih atas kritik dan saran dari fraksi-fraksi dewan, dan juga atas diterimanya Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) ke -9 secara berturut-turut sejak LKPD 2013-2022 oleh BPK kepada Pemprov Kaltim. Ini menjadi kebahagiaan bersama serta motivasi dalam meningkatkan keuangan daerah. Hal ini merupakan bukti komitmen dari Pemprov Kaltim,” sebutnya.

Menanggapi salah satu fraksi, Pemerintah sepakat untuk selalu menyempurnakan tata kelola keuangan dan meningkatkan fungsi serta pengawasan internal untuk meningkatkan capaian kinerja. Selain itu, Pemerintah akan terus meningkatkan kualitas guru, sarana dan prasarana guru, katanya.

“Program Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) terus diprioritaskan. Saat ini terdapat 4 (empat) Rumah Sakit Pratama di Kaltim. Diharapkan dapat melayani kebutuhan pelayanan masyarakat, dimana secara bertahap akan memenuhi amanah tentang perlindungan dan hak disabilitas,” serunya. (adv/kominfokaltim).