Banmus DPRD Kaltim Gelar Kunker ke Balikpapan

Usman | Kamis, 21 Jan 2021 12:00 WITA
Banmus DPRD Kaltim Gelar Kunker ke Balikpapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim berkunjung di kota Balikpapan, dalam rangka melakukan koordinasi untuk menunjang tugas dan fungsi kedewanan di masa pandemi Covid-19.

gerakanaktualnews.com, BALIKPAPAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim berkunjung di kota Balikpapan, dalam rangka melakukan koordinasi untuk menunjang tugas dan fungsi kedewanan di masa pandemi Covid-19.

“Koordinasi penjadwalan kegiatan di DPRD Balikpapan. Kami juga menyerap informasi terkait dengan penjadwalan DPRD Balikpapan, karena jadwal Banmus ini pasti isinya terkait dengan kegiatan-kegiatan DPRD baik itu kegiatan kunjungan, Badan Anggaran, Bapemperda termasuk kegiatan lainnya,” jelas Wakil Ketua Banmus DPRD Provinsi Kaltim Sigit Wibowo. Kamis (21/1/2021).

Dalam pertemuan tersebut, disinggung pula pembangunan SMK Negeri 7 yang tertunda. Namun Sigit memastikan, pemerintah telah menyiapkan anggarannya tahun ini.

“Mudah-mudahan tahap pertama bisa dikerjakan. Saya juga menyadari Kota Balikpapan dan Samarinda padat sehingga lulusan per tahunnya sangat luar biasa,” ucapnya.

Begitu juga dengan banjir khususnya pemukiman yang berada di sekitar jalan tol, karena dengan adanya pembangunan jalan tol tersebut berdampak banjir terhadap pemukiman yang berada di sekitarnya. “Masih diproses untuk mencari jalan keluarnya,” terangnya.

Selaras dengan itu, anggota Banmus DPRD Provinsi Kaltim H. Hasanuddin Masud mengatakan, kunker kali ini penting dilakukan untuk membangun komunikasi yang lebih baik antara DPRD tingkat I dan tingkat II.

Lanjut Hasanuddin mengatakan terkait sekolah SMKN 7 merupakan tanggung jawab provinsi. Ia pun memastikan akan mengawal pembangunan sekolah tersebut. Namun diperlukan kesepakatan antara DPRD dengan kepala dinas terkait.

Pertemuan tersebut disambut hangat Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle beserta Budiono, Suryani, Hj. Fitriana. “Saya pikir regulasi dan aturannya sama, karena DPRD itu produknya sama seluruh indonesia,” tukasnya.

Ia juga membenarkan, perlunya sistem dan komunikasi agar dapat berjalan dengan baik antara DPRD tingkat I dan DPRD tingkat II. (adv)


Tinggalkan Komentar