Komisi III DPRD Balikpapan Gelar RDP Bahas Stadion dan Jembatan Kariangau

gerakanaktualnews.com, Balikpapan - DPRD Kota Balikpapan gelar RDP dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Balikpapan, di ruang rapat Paripurna dipimping langsung ketua Komisi III, Alwi Al Qadri. Kamis (20/5/2021).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan Andi Yusri Ramli mengatakan, beberapa rencana pengerjaan pembangunan di DPU saat ini sudah disinkronkan dengan visi misi dari Walikota Balikpapan terpilih. 

“Ada beberapa program infrastruktur yang memadai akan dilaksanakan yaitu program pengendalian banjir dan pencakupan ketersedian air bersih,” ujar Andi Yusri Ramli.

Dimana untuk pengedalian banjir di Balikpapan menitip beratkan pada pengerjaan Daerah Aliran Sungai (DAS) ampal, peninggian drainase pasar segar, pembangunan gorong-gorong di jalan Beler dan dekat global sport jalan MT Haryono.

“Dari semua itu, masalah banjir terutama dialiran DAS Ampal menjadi perioritas utama kami,” akunya.

Untuk di sungai ampal masalah yang masih menghambat yakni pembebasan lahannya, terutama dari jembatan beler ke jembatan PDAM banyak pemukiman warga, dari Jembatan PDAM ke jalan penggalang disitu banyak terjadi sengketa tanah dengan warga.

“Pembebasan lahan DAS Ampal salah satu yang jadi penghambat, kami kesulitan melakukan pengerjaan fisik jjka lahannya belum dibebaskan,” kata Yusri.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri melihat selain penanganan banjir dan ketersedian air minum, juga harus ditambahkan terkait pembangunan Jembatan Kariangau, mengingat selama ini wilayah Kariangau masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kelurahan lainnya yang ada di Kota Balikpapan.

“Terkait pembangunan infrastruktur yang juga harus diprioritaskan pembangunan jembatan kariangau, karena ini juga keinginan walikota Balikpapan terpilih agar pembangunan di kariangau lebih maju,” kata Alwi.

Alwi juga menyinggung terkait pembebasahan lahan stadion Batakan di Balikpapan Timur yang juga tak kunjung usai hingga saat ini, bahkan pada saat sidak beberapa hari lalu ke Stadion Batakan banyak ditemukan fasilitas dtadion yang mengalami kerusakan dan ada lahan yang belum dibayarkan sementara lahan tersebut sudah berdiri bangunan stadion.

“Selama ini kita mendengar tiap tahun pengadaan kursi stadion, dari pada kursi terus yang ditambah lebih baik anggarannya untuk pembayaran lahan warga yang belum dibayarkan,” usul Alwi.

Dikatakan Yusri, dari 50 hektar kawasan stadion Batakan, memang ada 10 hektar yang masuk dalam bangunan stadion, tapi dari 10 hektar itu sudah 5 hektar yang dibayarkan ke warga. “Saat ini kami beberapan kali melakukan pemetaan lahan stadion, untuk yang di luar stadion tidak jadi masalah karena belum dimanfaatkan, yang masih bermasalah yang ada di dalam stadion,” jelas Yusri.

Tak hanya lahan warga yang belum dibayarkan, Komisi III juga menyoroti laporan pembayaran rekening listrik untuk stadion Batakan dalam sebulan sekitat Rp 114 juta, sementara dalam setahun terakhir ini kondisi masih pandemi Covid-19 yang berimbas pada tidak ada aktivitas kegiatan di stadion, tapi pembayaran abodemen tetap tinggi.

“Kami juga agak sedikit bingung Rp 114 juta untuk satu bulan, kalau setahun bisa Rp 1,3 miliran cuma untuk hanya bayar listrik,” kata Alwi 

“Harusnya selama pandemi ini, BPKAD yang mengatur terkait keuangan dan aset daerah harus berkoordinasi dengan PLN, bagaimana caranya agar pembayaran tidak tinggi karena memang tidak ada aktivitas olahraga di stadion selama pandemi Covid-19,” jelas Alwi.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Balikpapan, Madram Muhyar mengatakan, terkait abodemen memang harus dibayarkan, tapi saat ini sedang diusulkan bagimana caranya pembayaran dilakukan secara parsial untuk lampu lapangan sendiri dan untuk lampu di tribun sendiri. (adv)