Muhaimin Paparkan Kinerja Disdikbud Saat RDP Bersama DPRD

gerakanaktualnews.com, BALIKPAPAN - DPRD Kota Balikpapan melalui Komisi IV memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam pertemuan Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut Komisi IV DPRD Balikpapan ungkit pemerataan guru di sekolah jenjang SD dan SMP.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan Iwan Wahyudi mengatakan distribusi guru di SMP dan SD yang harusnya lebih merata. Penyebaran guru seharusnya mengisi daerah-daerah terpencil. 

“Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh Disdikbud, antara lain soal distribusi guru,” kata Iwan.

Dalam kesempatan itu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan sistem pendidikan baru Kemendikbud juga menjadi sorotan DPRD. Iwan berujar pihaknya siap membantu Disdikbud untuk menyempurnakan kekurangan PPDB 2019 agar PPDB 2020 berjalan lancar.

“Kami ingin agar bisa turut menyempurnakan kekurangan PPDB saribtahun sebelumnya,” kata Iwan lagi.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Balikpapan Muhaimin mengatakan Disdikbud memang dihadapkan dengan kekurangan jumlah guru. Alasannya adalah sejumlah guru sudah mengalami pensiun. Sehingga pihak sekolah atas persetujuan Disdikbud, inisiatif merekrut tenaga guru honorer sambil menunggu penerimaan CPNS untuk guru di Balikpapan.

“Balikpapan memang kekurangan tenaga guru karena ada yang sudah purna tugas atau pensiun. Untuk mengatasinya kami buka penerimaan guru honorer sambil terus mengajukan formasi guru yang dibutuhkan dalam CPNS,” ujarnya menjelaskan. 

“PPDB 2020 juga kita matangkan kesiapan baik dari sisi kesiapan sistem maupun kesiapan sekolah penyelenggara PPDB,”ujarnya menambahkan.

Dalam RDP Bersama Komisi IV DPRD Balikpapan, Muhaimin juga sampaikan persiapan untuk mengimplementasikan proses Merdeka Belajar di Balikpapan, yang diwacanakan mulai berlaku di tahun 2021. Persiapan terus dilakukan mulai tahun 2020 ini sambil menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat.

Merdeka Belajar adalah program yang dicetuskan oleh Mendikbud Nadiem Makarim dimana ujian nasional akan diganti dengan assessment yang hanya diselenggarakan oleh pihak sekolah. Ujian dilakukan untuk menilai kompetensi siswa dalam bentuk ujian tertulis atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif.

“Menteri Nadiem mengatakan bahwa penilaian anak-anak tidak hanya pada saat melaksanakan ujian, tapi juga karakternya dan kemampuan pedagogik mereka. Guru juga tidak boleh menilai hanya saat ujian, tapi harus secara holistik atau menyeluruh pada kemampuan anak mulai awal hingga akhir,” ujarnya menjelaskan. (adv)