Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Tentang LKPj Tahun 2020

Usman | Kamis, 10 Jun 2021 12:00 WITA
Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Tentang LKPj Tahun 2020 Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Penjelasan Walikota Balikpapan Tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020

gerakanaktualnews.com, Balikpapan - Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-23 Masa Sidang II Tahun 2021, dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Penjelasan Walikota Balikpapan Tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020, Rabu (10/6/2021).

Pelaksanaan sidang paripurna dilakukan dengan virtual melalui video conference dan diikuti oleh Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, pimpinan OPD, serta para Camat dan Lurah yang ada di lingkungan Pemkot Balikpapan.

Rapat dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Balikpapan Subari dan diikuti anggota DPRD perwakilan dari enam fraksi yang ada di DPRD Balikpapan, dari fraksi Golkar disampaikan Suryani, fraksi PDIP include PKB disampaikan Yohanis Patiung, fraksi Gerindra oleh Siswanto fraksi PKS oleh Syukri Wahid, fraksi Demokrat oleh Sri Hana, dan fraksi Naspehando oleh Puriyadi.

Dalam kesempatan tersebut Suryani mewakili fraksi Golkar yang menitip beratkan dalam pandangan umumnya terkait penanggulangan banjir di Kota Balikpapan, penyelenggaran pendidikan tanpa deskriminasi bagi setiap warga mulai dari usia 7-16 tahun dan mendukung perbaikan fasilitas pendidikan seperti ruang kelas dan sekolah baru.

Dari fraksi PDIP Yohanis Patiung menyampaikan agar walikota evaluasi BPPDRD yang tak capai target retribusi, dan permasalahan titik banjir yang masih banyak diakibatkan dari pengupasan lahan. “Permasalahan banjir harus perhatian seriud, jangan sampai semakin banyak jumlah titik banjir jika pengawasan tidak dilaksnakan,” tutur Yohanis.

Sedangkan dari fraksi Gerindra Siswanto Budi Utomo menyampaikan, agar anggaran UMKM lebih besar sehingga para UMKM lebih berkembang, dan membantu pengembangan UMKM agar bisa dibantu mempromosikan produk-produk UMKM.

Fraksi PKS diwakili Syukri Wahid menyoroti berbagai poin, salah satunya program jaring pengaman sosial terkait penyerapan angggarannya sejauh mana.

Sri Hana dari fraksi Demokrat mengatakan, fraksinya meminta agar walikota yang juga Ketua Satgas Covid Kota Balikpapan agar terus mengikuti dan menjalankan pengawasan prokes ditempat umum, karena masih banyak cafe yang tidak menjalankan jaga jarak.

Selain itu, fraksi Demokrat menyampaikan terkait masalah RPJMD agar dapat dilaksanakan kegiatan fisik seperti infrastruktur yang tidak dapat direalisasikan pada RPJMD yang sebelumnya terutama fasum, pendidikan dan permasalaha banjir dan ekonomi serta kesehatan di Balikpapan terakhir dari Puriyadi dari Fraksi Naspehando mengapresiasi penanganan covid-19 di kota Balikpapan melalui upaya-upaya pencegahan penyebaran Covid-19,di bidang pendidikan mensoroti masalahan ketersedian infrastruktur gedung sekolah yang masih minim dan di bidang kesehatan terkait rumah sakit di Balkkpapan Timur.

“Kami dari fraksi Naspehando tentunya berharap agar usulan kami ini bisa direalisasikan pada RPJMD kota,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Balikpapan Subari mengatakan, setelah selesai paripurna penyampaian pandangan fraksi maka akan dilanjutkan dengan jawaban walikota terkait penyampaian pandangan fraksi.

“Untuk waktunya kita menunggu dari walikota kalau bisa secepatnya,” aku Subari.

Dikatakan Subari dalam penyampaian pandangan fraksi banyak yang menitip beratkan pada perbaikan sarana infrastruktur, pembangunan gedung sekolah dan penanganan banjir di Kota Balikpapan.

“Sebagian besar memang pada infrastruktur dan mengatasi banjir dibeberapa titik yang ada di Balikpapan,” tutup Subari. (adv)


Tinggalkan Komentar