Komisi I DPRD Kaltim Berkunjung ke DPRD Kukar Bahas Tapal Batas Kukar-Kubar

gerakanaktualnews.com, Samarinda - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, melalui Komisi I melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dalam rangka pembahasan batas wilayah Kabupaten Kukar dan Kubar. Rabu (14/4/2021).

Dalam kunjungan kerja (Kunker) Anggota Komisi I DPRD Kaltim ke DPRD Kukar, diantaranya Maskur Sarmian selaku ketua rombongan, Rima Hartati, Yusuf Mustafa, Rahmadani P, dan H Mashari Rais.

Kemudian rombongan diterima oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Jaiz, diruang rapat Komisi I DPRD Kukar, yang juga turut dihadiri OPD terkait Kukar.

Dengan ditunjuknya Provinsi Kalimantan Timur sebagai wilayah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) hal ini memang sangat perlu diperjelas Tapal batas antar daerah, utamanya yang berbatasan dengan pusat lokasi pembangunan IKN.

“Jadi kita pengen berkoordinasi dengan DPRD Kukar, dan DPRD Kubar sudah memanggil instansi teknis yang terkait agar kami mendapatkan data yang cukup kemudian nanti disingkronisasikan dengan Pemerintah Kutai Barat,”kata Maskur Sarmian, selaku pimpinan rombongan.

Maskur Sarmian menyebut bahwa beberapa daerah belum ada kejelasan terkait dengan tapal batas, ini menyangkut kedaulatan dalam sebuah daerah dan berimplikasi memberikan pengaruh terhadap ekonomi, politik maupun keamanaan.

“Harapannya soal tapal batas tidak lama selesai antara Kukar dan Kubar, tidak ada masalah saya kira itu yang paling penting. Seperti wilayah Bongan (Kubar) dengan Muara Muntai Kukar, ini harus selesai,”tambahnya.

Pembangunan gedung Istana Negara direncanakan pada Agustus tahun ini sudah dimulai dibangun, kemudian disusul Mabes Angkatan Udara, Angakatan Darat dan Laut bahkan Mabes Polri, sudah menentukan titiknya nanti dibangun wilayah PPU dan Kukar.

“Oleh kerena itu, persoalan tapal batas ini harus segera selesai, jangan sampai Kaltim yang damai dan aman,diberikan penghormatan mendapatkan tempat sebagai IKN, nanti dikemudian hari muncul masalah masalah karena batas wilayah belum jelas,”tuturnya. (adv)