Pansus Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kembali Minta Perpanjangan Waktu, Jahidin : Tidak Ada Dasar Hukum yang Mengatur

gerakanaktualnews.com, SAMARINDA — Tim Panitia Khusus (Pansus) pembahas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali meminta perpanjangan waktu selama 30 hari pada Rapat Paripurna Ke-35 yang dilaksanakan pada Senin (25/9/2023) kemarin.

Hal ini memicu perdebatan diantara anggota dewan DPRD Kaltim, termasuk salah satunya Marthinus selaku Anggota Komisi I.

Marthinus secara tegas memberikan penolakan atas permintaan perpanjangan masa kerja pansus. Sebab, pada Rapat Paripurna Ke-27 sebelumnya, pansus Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah meminta perpanjangan waktu. Jadi kali ini merupakan kali kedua pansus meminta perpanjangan waktu.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I, Jahidin mengatakan, perpanjangan masa kerja pansus merupakan hal yang sah selama tidak ada dasar hukum Undang-Undang yang mengaturnya.

"Apabila belum ada ketentuan yang mengaturnya, sepanjang itu tidak dilarang oleh Undang-Undang maka boleh dilakukan," tuturnya.

Menurut Jahidin, uji publik boleh dilakukan diawal maupun pada tahap akhir pembahasan peraturan daerah (perda).  Uji publik dilakukan dengan mengundang instansi terkait untuk memberikan masukan dan koreksi demi menyempurnakan pasal-pasal di dalam rancangan peraturan daerah (ranperda).

"Jadi tidak ada masalah jika uji publik dilakukan pada tahap awal dan pansus boleh meminta perpanjangan waktu jika masih ada hal yang harus disempurnakan," pungkas Jahidin.

Sementara, alasan pansus Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kembali meminta perpanjangan waktu untuk yang kedua kalinya adalah karena masih ada beberapa hal yang perlu dibahas secara teknis, terutama terkait dengan sinkronisasi antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). (Adv/dprdkaltim)