Anggota DPRD PPU kesal dengan sikap Dinas Perikanan dan Kelautan Kaltim

gerakanaktualnews.com, PPU - Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Irawan Heru Suryanto, menyikapi persoalan antara nelayan dengan alat tangkap bagan rambo dan Nelayan Gae di perairan Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur.

Hal itu dikatakannya tidak hanya dilihat dari hal perizinan para nelayan. Namun lebih dari itu, yakni terkait dengan keberlangsungan habitat, ekosistem dan populasi berbagai jenis biota laut di perairan PPU. 

Nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan bagan rambo yang beroperasi di perairan PPU dan terkesan bebas itu saat ini dirisaukan nelayan lain di PPU.

Menurut Irawan Heru Suryanto, nelayan bagan rambo yang terus bebas melaut telah merugikan nelayan lain yang menggunakan alat tangkap yang lebih tradisional.  

“Sebenarnya persoalan bagan rambo bukan hanya dengan nelayan pagae, melainkan lebih luas kepada para nelayan di PPU, yaitu nelayan bagang tancap, nelayan pemancing, nelayan pembubu, dan nelayan perengge,” tegas Irawan.

Lanjut Irawan menilai, pernyataan Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Laut Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur, Eko Kurniawan yang mengatakan, nelayan dari Balikpapan (Bagan Rambo) dan PPU (Nelayan Gae/Purse Seines) belum mengantongi izin tangkap ikan.

Hal itu dinilai Irawan hanya menyederhanakan persoalan. Dinas Perikanan dan Kelautan seharusnya memberikan edukasi dan pemahaman bahkan tindakan kepada nelayan bagan rambo, bahwa menangkap bibit-bibit ikan akan merusak ekosistem dan mengurangi populasi berbagai jenis ikan di laut.

“Jadi alasan dari dinas provinsi mengenai persoalan izin tersebut tidak tepat. Karena kegiatan bagan rambo ini telah merusak habitat perikanan di perairan PPU dengan bukti saat ini bibit ikan di perairan PPU mulai berkurang,” kata Irawan menjelaskan.

Legislator asal PKB tersebut mengaku kecewa dengan tanggapan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim yang terkesan menggampangkan persoalan.

“Atas nama pribadi dan anggota DPRD yang merupakan perwakilan masyarakat merasa kecewa dan menyesalkan statement dan tanggapan dari Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Laut Provinsi Kaltim yang seolah-olah tidak faham persoalan yang dialami oleh nelayan kami,” jelas Irawan, mantan penggiat PMII Samarinda. (adv)