Hadir Plt Bupati Kukar, Penyerahan DIPA secara Virtual

gerakanaktualnews.com, Tenggarong - Penyerahan DIPA dan buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021,  secara virtual oleh Presiden RI Joko Widodo, dihadiri Plt Bupati Kutai Kartanega (Kukar) yang di gelar diruang Vidcon kantor Bupati Kukar. Rabu (25/11/2020).

Peneyerahan DIPA secara virtual itu, selain dihadiri oleh Plt Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Chairil Anwar, juga dihadiri  Kepala BPKAD Kukar Sukoco, Kepala Inspektorat Kukar Heriansyah, Kepala Bapenda Kukar Totok Heru Subroto, Sekretaris DPMD Kukar Zulkifli, dan perwakilan Bappeda Kukar Sy Vanesa Vilna.

Dalam kondisi masih di tengah pandemi virus corona (Covid-19), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan empat fokus dalam penggunaan anggaran. Diharapkan fokus tersebut akan membantu pemulihan di bidang kesehatan dan ekonomi.

"Pertama, penanganan kesehatan, ini masih dalam hal penanganan Covid-19," ujar Jokowi saat penyerahan DIPA 2021 di Istana Negara Jakarta.

Fokus kedua berkaitan dengan pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Tekanan ekonomi akibat Covid-19 berdampak besar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan.

Ketiga yang menjadi perhatian Jokowi mengenai program pemulihan ekonomi. Pandemi Covid-19 dinilai juga telah memberikan tekanan bagi pelaku usaha.

"Program pemulihan ekonomi terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha," terang Jokowi.

Keempat penggunaan anggaran juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk reformasi struktural. Sehingga menciptakan pondasi yang kuat bagi berbagai sektor.

Total alokasi belanja pemerintah pada 2021 sebesar Rp 2.750 triliun naik 0,4 persen dari tahun 2020. Perinciannya, sebesar Rp 1.035 triliun untuk belanja K/L dan Rp 795,5 triliun anggaran TKDD.

"Tentu saja alokasi belanja tersebut akan kita manfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pemulihan prioritas pembangunan di berbagai bidang," ujar Jokowi.

Sejumlah bidang yang mendapatkan jatah besar dalam DIPA 2021 antara lain adalah bidang kesehatan Rp 169,7 triliun, bidang pendidikan Rp 550 triliun, bidang infrastruktur Rp 417,17 triliun, perlindungan sosial Rp 408,8 triliun, ketahanan pangan Rp 99 triliun, serta pembangunan teknologi informasi Rp 26 triliun.  (adv)