APBD Besar, Kinerja ULP Harus Maksimal, Sebut Seno Aji

Wahyu Retno | Jumat, 11 Agu 2023 12:00 WITA
APBD Besar, Kinerja ULP Harus Maksimal, Sebut Seno Aji Seno Aji Wakil Ketua DPRD Kaltim

gerakanaktualnews.com, Samarinda — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim telah melaksanakan Rapat Paripurna Ke-24 tentang Kesepakatan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Hasanuddin Mas’ud, dan dihadiri Wakil Gubernur Kaltim. Hadi Mulyadi bersama forkopimda Kaltim, pada Jumat malam di Gedung B Kantor DPRD Kaltim, (11/8/2023).

Telah disepakati atas rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) PPAS APBD TA 2023 sebesar 25,32 triliun dan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) PPAS APBD TA 2024 sebesar 20,67 triliun.

Diketahui anggaran murni merupakan anggaran awal yang tertulis pada rancangan APBD. Sedangkan anggaran perubahan merupakan anggaran yang ditetapkan setelah rancangan APBD berjalan melalui rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah disepakati.

Menurut Seno Aji, evaluasi kinerja dari balai lelang Unit Layanan Pengadaan (ULP) harus cepat dilakukan karena akan berpengaruh terhadap besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).

"Kita harapkan kinerja ULP harus segera tanggap. Perbaikan dan lelang harus cepat dilakukan, terutama untuk proyek-proyek besar yang kemungkinan tidak akan selesai dalam waktu 1 tahun itu harus disegerakan," pungkasnya.

Seno menyebutkan, kendala yang dihadapi saat ini adalah karena lelang dini yang telah dilakukan sebelumnya hanya fokus pada proyek-proyek tertentu, sehingga banyak proyek lain tidak mempunyai rencana yang jelas.

Lebih lanjut, pada rapat banggar yang telah dilaksanakan, pihak DPRD meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membuat perencanaan proyek sebelum turun melakukan proyek langsung, sehingga akan mempercepat semua prosesnya. (adv/dprdkaltim)


Tinggalkan Komentar