DPRD Kaltim Minta Pemprov Rutin Evaluasi Capaian APBD Cegah Silpa, Sebut Seno Aji

gerakanaktualnews.com, SAMARINDA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, mengungkapkan upaya yang sedang dilakukan untuk mencegah angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang tinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun 2023. Salah satu langkah yang diambil adalah melakukan evaluasi rutin terhadap daya serap waktu yang tersedia.

Menurutnya, sektor pengadaan barang dan jasa memiliki potensi besar untuk mengurangi risiko terjadinya Silpa. Oleh karena itu, ia mendorong Biro Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, yang memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi, untuk memperbaiki proses lelang, terutama pada proyek-proyek berskala besar.

"Kami mendorong perbaikan dalam hal ini. Proses lelang harus dijalankan dengan lebih efisien, terutama pada proyek-proyek berskala besar," tuturnya.

Seno Aji mengakui bahwa pada APBD 2023 masih ada potensi terjadinya Silpa yang cukup tinggi, dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kaltim memiliki capaian daya serap yang masih rendah.

Untuk mengatasi masalah ini, ia mengusulkan agar langkah-langkah pengadaan dimulai lebih awal, terutama pada awal tahun pelaksanaan APBD 2024, sehingga perencanaan dapat lebih terstruktur.

"Rencana proyek untuk tahun 2024 harus dirancang sebelum dimulai, untuk mengurangi angka Silpa. Kami yakin langkah ini akan memberikan hasil positif pada tahun 2024. Kami telah mengalokasikan sekitar Rp675 miliar untuk mengatasi Silpa dan yakin situasinya akan lebih optimal tahun depan," ujar Seno Aji. (Adv/dprdkaltim)