Jumlah Guru PPPK di Kaltim Tidak Merata, Rusman Ya'qub Minta Dinas Pendidikan Perbaiki Data Dapodik

gerakanaktualnews.com, SAMARINDA — Masalah distribusi guru mata pelajaran di beberapa sekolah di Kalimantan Timur (Kaltim) terus menjadi perhatian DPRD bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim.

Saat ini, salah satu permasalahan utamanya adalah bahwa jumlah guru di Kaltim secara keseluruhan sebenarnya sudah mencukupi. Namun, distribusinya tidak merata dan masih menumpuk di beberapa wilayah. Sehingga, hal ini berdampak pada ketidaksetaraan akses pendidikan di beberapa daerah Kaltim.

Selain itu, masalah lain yang perlu ditangani adalah rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran yang diwajibkan di setiap sekolah. Hal ini memunculkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan guru di berbagai wilayah, yang dapat menghambat kualitas pendidikan.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Ya'qub mengungkapkan, permasalahan ini muncul sebab data jumlah guru yang dibutuhkan setiap sekolah tidak sesuai dengan kompetensi guru yang direkrut menjadi PPPK. Alhasil, ketika sudah perekrutan, guru tetap tidak bisa memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di sekolah.

“Harusnya guru yang dibutuhkan tercatat di dapodik (data pokok pendidikan). Tapi, hingga kini aplikasi yang digunakan belum maksimal,” ungkapnya.

Rusman menjelaskan bahwa salah satu masalah yang sering dihadapi adalah rekrutmen guru PPPK yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Akibatnya, guru PPPK sering kali harus mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki.

"Biasanya saat masih honorer, mereka mengajar sesuai bidangnya. Tetapi, begitu diangkat menjadi PPPK, mereka dipindah ke sekolah yang justru tidak sesuai dengan bidangnya," imbuh Rusman.

Dengan demikian, Rusman menyarankan agar data yabg diinput di Dapodik segera diperbaharui untuk mempermudah pendistribusian guru di seluruh sekolah.

Lebih lanjut, ia meminta agar instansti terkait bisa mengawal penginputan masing-masing kebutuhan dan ketersediaan guru di sekolah. Agar saat pengangkatan, sudah sesuai dengan kebutuhan.

"Sekarang masih menumpuk di Kota. Sedangkan di pelosok malah ada yang kekurangan guru bidang studi," tandasnya. (Adv/dprdkaltim)