Kaltim Tetap Dukung Tenaga Honorer Meski Ada Rencana Penghapusan Nasional, Sebut Jahidin

gerakanaktualnews.com, SAMARINDA — Kebijakan penghapusan tenaga honorer pada tahun 2024 yang diumumkan oleh pemerintah pusat mendapat tanggapan positif dari Jahidin, Anggota Komisi I DPRD Kaltim. Ia menekankan bahwa Gubernur Kaltim yang sebelumnya, Isran Noor, telah membuat pernyataan tegas bahwa tidak akan ada satu pun tenaga honorer yang dipecat di Kaltim.

"Tapi khusus untuk Kaltim, gubernur yang lama sudah membuat pernyataan bahwa tidak ada satu pun honorer yang akan dihapus. Kepala daerah punya kewenangan untuk mengatur daerahnya, dan mereka mendapatkan gaji dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah memungkinkan kita membayar gajinya. Ini adalah kebijakan yang sangat efektif yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya," jelasnya, Kamis (9/11/2023).

Jahidin menegaskan bahwa komitmen Gubernur Kaltim Periode Tahun 2018-2023 Isran Noor, untuk tidak menghapus tenaga honorer tetap berlaku, dan menurutnya, tidak mungkin gubernur berikutnya akan mengubah kebijakan tersebut. Ia menilai kebijakan tersebut sangat bijaksana dan penting untuk dilanjutkan.

"Mereka yang akan dipecat adalah anggota keluarga kita sendiri. Bagaimana mereka akan mencari pekerjaan jika mereka dipecat, terutama bagi mereka yang sudah berusia di atas 40-50 tahun dan akan kesulitan diterima di perusahaan swasta," pungkasnya.

"Oleh karena itu, kami berkomitmen mendukung kebijakan yang diterapkan oleh gubernur sebelumnya. Saya yakin gubernur berikutnya, termasuk Penjabat (PJ) Gubernur saat ini dan yang akan datang, harus mengikuti arahan gubernur karena ini adalah kebijakan yang ditetapkan oleh beliau," tegas Jahidin.

Gubernur Isran Noor telah secara terang-terangan menyatakan bahwa tidak ada satu pun tenaga honorer di Kaltim yang akan dipecat jika pusat tidak memberikan anggaran. Dengan pendekatan ini, daerah akan tetap membayar gaji tenaga honorer.

Keputusan ini menunjukkan komitmen kuat Kaltim untuk melindungi pekerjaan tenaga honorer di tengah perubahan nasional terkait penghapusan tenaga honorer. Dengan APBD yang meningkat, Kaltim berusaha memastikan kesetaraan dan pelayanan yang adil bagi semua warga daerah ini. (Adv/dprdkaltim)