Minimnya Guru BK di Satuan Pendidikan Kaltim, Rusman Ya'qub Usulkan Pembentukan Klinik Konseling oleh Disdikbud

gerakanaktualnews.com, SAMARINDA — Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti eksistensi guru Bimbingan Konseling (BK) di satuan pendidikan. 

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Ya'qub mengungkapkan keprihatinannya atas jumlah guru BK yang masih terbatas di Kaltim.

"Saya tersentak saat mengetahui kalau positioning guru BK di satuan pendidikan selama ini tidak memadai, khususnya di sekolah negeri. Bahkan ada yang guru BK-nya hanya dua, tapi jumlah siswa yang ditangani ribuan," ungkapnya, Kamis (12/10/2023).

Rusman juga membeberkan, terkait kondisi ruang konseling di sebagian besar satuan pendidikan masih belum memenuhi standar yang diharapkan. Secara umum, sekolah biasanya hanya memanfaatkan ruang yang tersedia. Namun, seringkali ruangan yang digunakan adalah ruang sisa atau ruang tak terpakai yang awalnya dirancang tidak diperuntukkan sebagai ruang konseling.

"Belum lagi persoalan persepsi guru lain terhadap guru BK. Seolah-olah problematika siswa harus ditangani guru BK, padahal guru lain juga bisa," tambah Rusman.

Meskipun guru BK tidak memiliki jadwal mengajar yang sama dengan guru mata pelajaran lainnya, mereka seringkali memiliki tanggung jawab tambahan. Rusman menekankan bahwa saat ini, permasalahan siswa semakin bervariasi dan kompleks.

"Guru BK dituntut untuk meningkatkan kompetensinya, supaya dia punya kecakapan sendiri dalam menangani masalah siswa yang rumit," tandasnya.

Terkadang, tantangan yang dihadapi siswa tidak sepenuhnya berasal dari faktor internal mereka, melainkan juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti peran orangtua dan lingkungan sekitar. Selain itu, proses penyelesaian masalah seringkali memerlukan waktu yang tidak sebentar.

Rusman mengusulkan solusi menarik yang dapat menjadi pertimbangan. Salah satunya adalah pendirian klinik konseling yang akan diawasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim.

"Sehingga masalah krusial yang tidak bisa ditangani satuan pendidikan, akan dirujuk ke klinik konseling itu. Nah, itu nanti ditangani oleh konselor, psikolog," sambungnya.

Bila memungkinkan, upaya kolaborasi di tingkat satuan pendidikan dengan mengundang konselor eksternal bisa dijajaki. Namun, Rusman menegaskan bahwa langkah semacam itu tentu akan mengharuskan alokasi dana tambahan.

Di sisi lain, Muhammad Kurniawan, Kepala Disdikbud Kaltim menyampaikan, bahwa mereka telah mencatat semua hambatan yang dihadapi oleh guru BK melalui asosiasi yang telah terbentuk.

"Sudah kami catat. Pelan-pelan semoga bisa kami tangani. Sebab, ada hal yang perlu ditangani seperti sarana dan prasarana," imbuh Kurniawan.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan, bahwa minimalnya di setiap satuan pendidikan, terdapat guru BK yang tersedia. Meskipun jumlah guru BK relatif terbatas dan tidak sebanding ketika harus memberikan bimbingan konseling kepada ribuan siswa.

"Guru BK juga minta sarana untuk ruangan. Minimal di satuan pendidikan itu ada guru BK-nya. Nanti saya cek kembali," tutupnya. (Adv/dprdkaltim)