Sapto Setyo Pramono, Soroti Aset Hotel Atlet yang Terbengkalai dan Tertundanya Pengelolaan Aset Daerah

gerakanaktualnews.com, SAMARINDA — Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyoroti kondisi aset hotel atlet yang terbengkalai di Kaltim. Ia mengungkapkan bahwa hotel tersebut seharusnya telah dirombak menjadi fasilitas yang dapat dimanfaatkan setelah PON 2008, namun tawaran kepada pihak ketiga belum tuntas.

"Ini yang jadi kendala ketika kita mau manfaatkan itu sudah tidak layak. Itu sebatas dibuat hotel harus merombak fungsi nya beda dulu sebatas fasilitas. Semestinya dulu sesuai, kalau PON 2008 sudah selesai kan bisa dirombak jadi hotel. Itu berapa kali ditawarkan pada pihak ketiga tapi belum tuntas juga," jelasnya.

Ia menyampaikan bahwa kondisi ini bukan hanya terjadi pada hotel atlet, melainkan juga pada aset lainnya seperti stadion Palaran. Sapto menjelaskan bahwa penanganan aset memerlukan kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kota (Pemkot), terutama dalam hal pengelolaan tanah dan gedung.

"Tapi kalau stadion palaran case-nya berbeda. Gedungnya punya Pemprov kaltim sedangkan tanahnya punya Pemkot samarinda. Jadi kan harus duduk bareng bagaimana kelolanya," ujar Sapto.

Ia juga menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terkait situasi aset dan proses penyelesaiannya. Sebagai contoh, ia merinci permasalahan jalanan menuju Palaran yang selesai setelah berkomunikasi dengan pemkot Samarinda untuk mendapatkan izin.

Selain itu, Sapto Setyo Pramono membahas pengelolaan mobil dinas yang tidak terpakai. Ia menyuarakan kebutuhan untuk menertibkan plat merah yang sudah kadaluwarsa melalui lelang, namun terkendala oleh sejumlah hambatan, seperti ketidaktersediaan barang dan proses lelang yang tidak selesai.

Lebih jauh, Sapto juga mengungkap fakta terkait penggunaan mobil dinas oleh oknum pejabat yang sudah pensiun, menyatakan bahwa pemerintah harus memiliki data yang jelas terkait jenis mobil, tahun pembuatan, dan pemakainya. Ia berharap pemerintah dapat menangani masalah ini dengan transparansi dan mencari solusi untuk mengelola aset daerah dengan efektif tanpa menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.

"Pemerintah juga mau enggak mau harus menertibkan itu karena banyak oknum pejabat sudah pensiun masih pakai bahkan ada tiga hingga empat unit. Jadi harus ada data dari pemerintah, jenis mobil, tahun berapa, siapa yang pakai," tegasnya. (Adv/dprdkaltim)