Sinkronisasi Pansus RTRW DPRD Kukar Bersama Pemilik IUP

gerakanaktualnews.com, TENGGARONG - Sinkronisasi Pansus RTRW DPRD Kukar, bersama para pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) skala besar dalam rapat kerja bersama manajemen PT. Multi Harapan Utama (MHU) bersama Dinas Pertanahan, yang digelar di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar, Senin (4/10/2021).

Ketua Pansus RTRW H. Ahmad Yani mengatakan, hasil dari perubahan RTRW Kukar yang kini digodok bersama para pemegang IUP besar ini harus selaras dengan tata ruang Ibu Kota Negara (IKN) baru. 

“Kami ingin mengetahui sejauh mana tingkat pengembangan wilayah dari perusahaan pertambangan besar di Kukar sebelum berakhirnya usaha pertambangan mereka,” kata Ahmad Yani saat dikomfirmasi awak media. Selasa (5/10/2021).

Yani mengakui, PT. MHU sudah melakukan pengembangan wilayah di atas lahan konsesi yang tidak produktif lagi dengan mengalihkan ke bidang perkebunan, pertanian dan peternakan. Bahkan, ada yang dialihkan ke sektor perumahan.

“Ada beberapa titik eks lahan MHU yang di Loa Kulu sudah dijadikan perumahan,” ucap Politisi PDIP ini.

Anggota Dapil II Loa Kulu Loa Janan ini menjelaskan, masa kerja pansus RTRW yang tersisa sekitar dua bulan ini masih menunggu komitmen perusahaan pertambangan besar lainnya untuk memaparkan rencana pemanfaatan lahan eks tambangnya.

“Ini demi sinkronisasi RTRW Kukar, perusahaan harus jelaskan demi kepentingan bersama,” tegas Yani.

Sementara Divisi Eksternal MHU, Syamsir menyebut ada tiga blok konsesi perusahaannya, yaitu ada di Jonggon, Jongkang dan sebagian wilayah Loa Kulu-Loa Janan lainnya dengan luas konsesi yang tersisa setelah penciutan lahan sekitar 39.972 hektare.

"Pengembangan wilayah yang sudah dilakukan meliputi mini city, pertanian, peternakan dan perikanan. Kami dari MHU siap men-sinkronisasi dengan RTRW Kukar terbaru, ” sebut  Syamsir. (adv)