Pj Gubernur akan Perkuat Pengawasan Jalur Distribusi Dalam Menangani Kasus Kelangkaan BBM

gerakanaktualnews.com, Samarinda/Jakarta – Menangani kasus kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di beberapa daerah, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik mengaku akan bertindak tegas dengan memperkuat pengawasan jalur distribusi BBM ke setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Hal itu ia sampaikan usai berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta, Senin (4/12/2023) kemarin. Dari hasil koordinasi tersebut, diketahui bahwa kuota BBM di Kaltim lebih dari cukup. Bahkan sampai saat ini, kuota baru terpakai 75 persen.

“Artinya ini bukan dikuota, tapi persoalan pada distribusi,” ungkap Akmal. 

Akmal menjelaskan kenapa ada distribusi yang timpang. Menurut dia, dikarenakan masyarakat lebih memilih kebutuhan jenis BBM yang subsidi, sementara yang non subsidi habis.

“Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada disparitas harga yang sangat tinggi. Kenapa bisa terjadi? Karena lemahnya sistem pengawasan,” ungkapnya.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini juga mengatakan berangkat dari pengalaman, maka Pemerintah Provinsi Kaltim bersama-sama BPH Migas dan Komite sepakat untuk membuat tim bersama.

“Kita akan memperkuat pengawasan bahkan tadi saya juga menawarkan akan melibatkan KPK untuk supporting, sehingga nanti sistem pengawasan kita akan lebih efektif di lapangan, juga melibatkan Kemendagri,” imbuhnya.

Kembali Akmal menegaskan masalahnya adalah bukan persoalan kuota, tetapi soal pengawasan terhadap distribusi yang tidak tepat sasaran.

“Inilah persoalan yang terjadi,” ungkapnya lagi.
Ke depan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPH Migas serta Pemerintah Provinsi Kaltim akan membuat tim bersama untuk mengawasi distribusi agar tidak salah sasaran.

"Ini pula yang nanti kita lakukan ke depan," tegasnya.(adv)