Lokasi Pembangunan Istana Negara IKN di Tinjau Menteri PPN/Kepala Bappenas

gerakanktualnews.com, PPU - Setelah memasuki tahun 2021, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyorot perhatian pusat, Kecamatan Sepaku adalah tujuan utama Kunjungan Kerja (kunker) karena berkaitan dengan adanya rencana peletakan batu pertama pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pada tahun ini. 

Dalam kunjungan kerja (Kunker) Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, untuk melakukan peninjauan loaksi titik nol pembangunan Istana Negara dan lokasi pembangunan Tugu Budaya yang berada di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Senin (12/4/2021).

Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam kunjugan kerjanya didampingi oleh Gubernur Kaltim Isran Noor, Staf Khusus Presiden RI Bidang Komunikasi Muchammad Fadjroel Rachman, Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud (AGM) serta sejumlah rombongan dari Kementerian terkait, dan rombongan Pemprov Kaltim, maupun Pemkab PPU.

Selain itu juga turut hadir Pandam VI Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Danlanud Dhomber Kolonel Pnb Dedu Susanto, Danlanal Balikpapan Kolonel Laut (P) Siswo Widodo dan Karo Rena Polda Kaltim Kombes Pol Sambas Kurniawan.

Menurut Kepala Bappenas Suharso, jika dihitung-hitung 17 Agustus 1945 itu jatuh pada bulan Ramadhan dan pada waktu itu juga proklamasi diucapkan di Jakarta pada bulan Ramadhan. Oleh karenanya Ramadhan yang sebentar lagi ini, jika segala sesuatunya telah terpenuhi, dan semua kondisi persyaratan yang diharapkan baik secara teknopatik dan akuntabel dapat dipertanggung jawabkan, maka diharapkan bulan Ramadhan ini sudah dapat dilakukan peletakkan batu pertama IKN di Kabupaten PPU.

”Kami berharap pemindahan IKN itu dapat dilakukan tahun ini, karena lebih cepat lebih baik. Semua ketentuan itu dapat terpenuhi secepatnya, sehingga pemindahan IKN itu sudah dapat dilakukan pada tahun ini, ” ucap Suharso.

Lanjut kemudian Suharso menjelaskan IKN ini nantinya tidak akan memberatkan APBN dalam bentuk cash flow up nya. Memang tetap dibiayai APBN tetapi tidak memberatkan APBN karena pada kesempatan yang sama pemerintah akan memberikan kesempatan kepada pihak swasta.

”Caranya seperti kita kalau beli mobil tidak mampu. Kita menyicil tetapi suatu ketika mobil akan menjadi milik anda, begitu juga cara pembangunan yang akan kita laksanakan nantinya, “ungkapnya.

Lanjut lagi Suharso, dalam membangun IKN harus dipastikan aspek lingkungan sebagai salah satu elemen penting yang akan terus menjadi perhatian utama Pemerintah. Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka pelestarian lingkungan.

“Pembangunan ini sangat amat memperhatikan lingkungan hidup, bahkan kita menghutankan kembali hutan yang sudah rusak. Semua hitungan dalam proses perencanaan dan rancangan Ibukota Negara sudah kita perhitungkan, prosesnya sudah mengikuti kaidah yang bisa diterima dan paling penting tidak melanggar undang-undang, ” tegas Menteri Suharso.

Tidak hanya lingkungan, Menteri Suharso juga mengingatkan tentang aspek masyarakat lokal disekitar IKN mereka perlu dilibatkan dan diberi pemahaman bahwa adanya IKN akan berdampak positif bagi kehidupan mereka. (adv/kominfoppu)