Budiono Minta Pemkot Lebih Tegas dan Solutif dalam Pemberantasan Prostitusi

gerakanaktualnews.com, BALIKPAPAN - Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Budiono meminta Pemerintah Kota agar bertindak lebih tegas terhadap keberadaan praktik prostitusi ilegal yang sudah ditutup tapi masih beroperasi.

Pemkot juga harus segera memfungsikan kembali eks lokalisasi dengan fungsi yang lebih bermanfaat kepada masyarakat ketimbang dibiarkan begitu saja.

Politisi PDI Perjuangan ini menyebutkan contoh eks Dolly di Surayaba yang setelahd ditutup langsung difungsikan sebagai pusat kegiatan UMKM. Begitu juga dengan Kramat Tunggak Jakarta yang dirubah keberdaaan lahan menjadi pusat Islamic Jakarta.

Menurutnya pelatihan dan uang pulang yang diberikan penghuni baik di km 17 maupun Manggar sari saat penutupan 2013 silam belum memberikan solusi karena lokasi itu dibiarkan terbengkalai atau tanpa pengawasan melekat.

“Apa yang  diupayakan  pemerintah kota untuk memberantas praktik prostitusi di dua kawasan tersebut masih belum maksimal. Contoh seperti kilometer 17, sudah ditutup, PSK yang ada sudah dikasih pesangon dan dipulangkan ke daerah asal, tapi tidak lama kembali lagi untuk beroperasi di Kota Balikpapan,” ujarnya (8/1/2020). 

Menurutnya kawasan bekas lokalisasi harus difungsikan dalam upaya untuk memberantas kegiatan prostitusi di Kota Balikpapan.

Keberhasilan wali kota Surabaya memberantas kegiatan lokalisasi di kawasan dolly patut diapreasiasi karena eks kawasan memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar kawasan bekas lokalisasi untuk mengembangkan usaha mandiri dengan keberadaan pemukiman UMKM yang dibangun pemerintah.

“Kita bisa mencontoh ketika Ibu Risma (Wali Kota Surabaya) mengelola kawasan bekas lokalisasi dolly menjadi kawasan pemukiman UMKM, yang dapat menjadi sentra produksi masyarakat,” sebutnya.

Budiono menilai kegiatan prostitusi ilegal yang masih marak di kawasan bekas dua lokalisasi tersebut  karena didukung masyarakat sekitar. Mereka beranggapan ada keuntungan terhadap kegiatan usaha seperti berjualan makanan, ojek dan lainya.

 “Upaya ini tidak hanya pemerintah, kita harus saling mengingatkan dalam menindak tegas dan masyarakat di sekitar juga harus diberikan pembekalan,” ujarnya. (adv)