Data Gakin Balikpapan Tahun 2012, Belum Ada Pembaharuan

gerakanaktualnews.com, BALIKPAPAN - Data Keluarga miskin (gakin) untuk wilayah kota Balikpapan, dinilai oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) Covid 19 DPRD Balikpapan, Syukri Wahid menganggap belum ada perubahan, karena data (gakin) yang didapatkan masih tahun 2012. 

Hal itu disampaikan Syukri ketika bertemu dengan Kementerian Sosial belum lama ini. Para wakil rakyat itu mendapat informasi bahwa Balikpapan salah satu Kota yang belum menyampaikan perkembangan terbaru data gakin.

“Kita hasil rekomendasi dari Kementerian Sosial terkait dengan Direktorat Penanganan Kemiskinan kita dapat info Balikpapan termasuk Kota yang tidak mengupdate data gakin. Teman-teman semua hadir langsung diterima Direktur Bahwa data kita 2012,” ujarnya, Senin (28/09/2020).

DPRD Balikpapan berharap dengan Pemerintah Kota agar dapat memperbaharui data gakin sebagai acuan untuk penerima program jaminan sosial. Karena dalam APBD Kota Perubahan ada angaran yang dialokasikan untuk bantuan sosial senilai Rp 50 miliar.

Karena Pemerintah Kota rencananya akan kembali melanjutkan penyaluran bantuan jaring pengaman sosial hingga Desember 2020.“ dan dana itu diperuntukkan untuk kesehatan dan jaring pengaman sosial,” ujar kembali Syukri Wahid.

Disisi lain lanjutnya, Pemerintah Kota berencana memangkas jumlah kepala keluarga (KK) menerima jaring pengaman sosial lanjutan dari sebelumnya 70 ribu KK. Hal itu justru akan menimbulkan polemik baru di masyarakat.

“Tidak semuanya (dapat) jadi akan ada masalah di lapangan nanti akan ada masalah nanti di lapangan nanti sudah angkat tangan. ada RT yang bilang lebih baik gak usah,” ujarnya.

Kata dia, RT justru mengusulkan, jumlah KK penerima tetap sama namun volume atau besaran nilai yang diterima dikurangi. Karena kini tidak tahu berapa banyak KK yang tidak akan mendapatkan bantuan jaring pengaman sosial lagi.

“Dia mengusulkan covernya tetap, volumenya dikurangi dapat semua. Sekarang kami tidak tahu kira-kira sisa dana itu tidak menyisir 30 persen lagi tapi akan diambil berapa persen,” ujarnya. (adv)