Anggaran Belanja Harus Sesuai Program Prioritas

gerakanaktualnews.com, SAMARINDA - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim bersama  Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim melakukan rapat sebagai  kelanjutan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim Tahun Anggaran 2021, Selasa (13/10/2020).

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun dan Sigit Wibowo didampingi Sekretaris Daerah Kaltim Muhammad Sabani serta dihadiri sejumlah Anggota Banggar yaitu Muspandi, Sarkowi V Zahry, Agus Aras, Andi Harahap, Hasanuddin Mas’ud, Ananda Emira Moeis, Syafruddin, Safuad, Harun Al Rasyid, Veridiana Huraq Wang, Seno Aji, Sapto Setyo Pramono, Nidya Listiyono, Mumammad Syahrun, Ali Hamdi, Sutomo Jabir, Rima Hartati, Baba, Ekti Imanuel, Baharuddin Demmu dan Bagus Susetyo serta pejabat struktural Sekretariat DPRD Kaltim dan jajaran TAPD Kaltim.

Muhammad Samsun mengatakan, dalam pembahasan KUA-PPAS APBD Kaltim 2021 para wakil rakyat mengusulkan sejumlah pokok pikiran yang disebut berasal dari aspirasi konstituen, saat dewan berkunjung ke dapil masing-masing.

"Termasuk ketika reses. Ada beragam aspirasi yang kami terima, mulai dari persoalan infrastruktur serta kegiatan lain yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah," kata Samsun.

Menurut Politisi PDI Perjuangan itu, usulan masyarakat yang disampaikan dalam rapat Banggar dan TAPD sejatinya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan telah disepakati pula lewat Musrembang, mulai dari tingkat kelurahan/desa, kabupaten/kota hingga provinsi. 

“Saya menyadari jika plafon APBD Kaltim di tahun 2021 mendatang sangat terbatas. Sehingga, penetapan dan pemanfaatannya harus benar-benar tepat sasaran dan bijak. Terutama, saat harus dimasukan dalam program prioritas," ujarnya.

Selanjutnya Muhammad Sabani mengatakan, pada rapat Banggar dan TAPD Kaltim sebelumnya membahas tentang pendapatan daerah, sedangkan pada rapat lanjutan ini membahas tentang rencana pendapatan sebab ada penurunan pendapatan dana bagi hasil dari pemerintah pusat sehingga diperlukan penyesuaian belanja.

“Yang kita sampaikan ke Banggar berkaitan belanja yang sementara masuk dalam prioritas yaitu bidang kesehatan khsusunya penanganan dan pencegahan Covid. Selain itu bidang pendidikan, infrastruktur hingga pertanian dalam arti luas. Termasuk jalan-jalan provinsi yang masih perlu ditingkatkan,” beber Sabani. (adv)