Anggaran Pendidikan 20 Persen, Puji Setyowati : Pusatkan Ke Infrastruktur Akses Menuju Sekolah dan Sarana Prasarana Sekolah

gerakanaktualnews.com, SAMARINDA — Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Setyowati soroti APBD 2023 yang berkonsentasi pada bidang pendidikan dan kesehatan.

Diketahui bahwa, anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dan di bidang kesehatan 10 persen dari APBD Perubahan 2023 yang telah disahkan.

Puji mengharapkan, angka besaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan dapat teralokasi semestinya dalam waktu sesingkat-singkatnya bisa dilaksanakan untuk mencapai tujuan akhir yang maksimal sesuai dengan peruntukannya.

Tentunya, dalam konteks ini, Puji mengatakan, perlunya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD diluar dari Komisi IV. Ia menyebutkan, seluruh anggota DPRD memiliki hak dan kewajiban untuk mengawasi jalannya proses anggaran perubahan.

"Harapan kita, ya sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. Maka, apa yang tertuang di dalam rencana kerja, itulah yang diorientasikan," jelas Puji Rabu (20/9/2023).

Selanjutnya, Puji menginginkan besaran anggaran untuk bidang pendidikan perlu dikupas lebih lanjut. Hal ini ia ungkapkan agar ke depannya diharapkan tidak ada lagi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) pada realisasi anggaran.

"Ini yang perlu dikoreksi ke depannya, bahwa infrastruktur baik itu pelatihan atau peningkatan SDM, juga sarana prasarana termasuk laboratorium itu jauh lebih besar porsinya dibandingkan belanja," bebernya.

Lebih rinci, Puji meminta agar Pemprov dapat memusatkan anggarannya pada infrastruktur jalan (akses) menuju sekolah, terkhusus di daerah-daerah pelosok.

Ia juga menyebutkan, terkait sarana dan pra sarana sekolah. Mulai dari gedung, ruang belajar, laboratorium, sarana meja dan kursi, serta sarana penunjang lain, seperti extracurricular.

"Oleh karena itu, ke depannya kita akan evaluasi, untuk apa dana besar tetapi ujungnya silpa. Lebih baik kita pusatkan ke infrastruktur jalan atau jembatan menuju sekolah, juga sarana prasarana sekolah yang lain," tutupnya. (Adv/dprdkaltim)