Aspirasi Masyarakat Terkait DBON dan Lainnya Diharapkan Diperhatikan oleh Pj Gubernur Kaltim, Sebut Sigit Wibowo

gerakanaktualnews.com, SAMARINDA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Sigit Wibowo, mendorong Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, untuk memberikan perhatian serius terhadap aspirasi masyarakat yang telah disampaikan melalui anggota DPRD Kaltim, termasuk isu terkait Dana Besar Olahraga Nasional (DBON).

Sigit Wibowo mengungkapkan, "Banyak aspirasi yang telah disuarakan oleh para anggota dewan. Kami berharap agar Pj gubernur dapat memberikan ruang dan tindak lanjut yang memadai terhadap semua yang telah disampaikan."

Aspirasi-aspirasi ini mencakup beragam isu, seperti masalah distribusi listrik yang masih belum merata di seluruh wilayah Kaltim, terutama di desa-desa. 

Selain itu, terdapat permasalahan mengenai realisasi program beasiswa Kaltim yang hingga kini belum terselesaikan, khususnya terkait dengan kendala digitalisasi, serta isu aktivitas tambang batubara ilegal yang merugikan banyak warga Kaltim. 

Lebih lanjut ia  juga mengungkap persoalan alokasi anggaran yang dianggap terlalu besar untuk Tim Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Kaltim, bahkan mencapai 20 persen dari total dana hibah yang diterima oleh pemerintah provinsi Kaltim.

Sigit menekankan, "Tentang DBON ini adalah lembaga kebijakan, berbeda dengan KONI dan Dispora yang bertugas sebagai lembaga teknis atau pelaksana. Namun, alokasinya juga cukup substansial. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab Pj gubernur untuk mengevaluasi apakah penggunaan dana tersebut sesuai dengan peran dan fungsinya di masing-masing bidang."

Beberapa aspirasi ini bahkan telah disuarakan berulang kali oleh anggota dewan, termasuk dalam rapat paripurna DPRD Kaltim ke-38 yang diadakan pada Senin (16/10/2023).

Sigit berpendapat bahwa semua aspirasi dan usulan yang telah disampaikan oleh anggota dewan memiliki potensi besar dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan perhatian serius dan langkah tindak lanjut yang efektif terhadap aspirasi tersebut.

Sigit juga menyinggung isu terkait digitalisasi di seluruh wilayah Kaltim dan menegaskan bahwa pemerintah, terutama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), seharusnya membuka peluang yang lebih luas bagi semua penyedia layanan internet. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas dan akses jaringan internet di seluruh wilayah.

"Jika pemerintah memberikan peluang lebih luas dalam perizinan, itu akan menjadi langkah positif. Mengingat saat ini layanan yang disediakan oleh Telkom masih belum merata atau memiliki kecepatan yang optimal. Dengan keterlibatan penyedia layanan swasta seperti Telkomsel dan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya, situasi ini dapat membaik," tambah Sigit. (Adv/dprdkaltim)