Komisi II Bersama Ketua DPRD Kaltim Lakukan Kunjungan Kerja ke PT. Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Bahas Kelangkaan BBM

gerakanaktualnews.com, Samarinda — Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke PT. Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan di Balikpapan, beberapa waktu yang lalu.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono didampingi oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud hadiri kunker bersama rombongan Komisi II yang disambut baik oleh EGM Pertama Patra Niaga Regional Kalimantan, Alexander Susilo.

Kunker ini bertujuan untuk membahas program kerja strategis PT. Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, peran dalam penentuan kuota, distribusi dan ketersediaan BBM di wilayah Kaltim menjelang akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024, serta peluang kerjasama antara PT. Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan dengan perusahaan daerah (Perusda) di Kaltim.

Pada kesempatan tersebut, Nidya Listiyono membahas persoalan terkait kuota dan pendistribusian BBM di wilayah Kaltim.

"Kalau bicara kuota, saya pikir pasti sesuai dengan ajuan, cuma mungkin adalah menjadi tepat guna atau tidak, sebenarnta alokasi BBM ini yang kemudian menjadi isu setiap tahunnya. Terkait distribusi, pasti ini ada disparitas harga," ujarnya.

Lebih lanjut, Tiyo, sapaan akrabnya, juga meminta informasi dan solusi konkret dalam waktu dekat agar persoalan BBM ini dapat diatasi sesegera mungkin.

"Mungkin perlu duduk juga dengan pemerintah kabupaten yang hari ini menerapkan kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa bertentangan dengan MOR VI. Nah, kami akan memfasilitasi kalau memang diperlukan akses untuk mengkolaborasi dan mengakselerasi kebijakan-kebijakan," tambah Tiyo.

Menanggapi hal tersebut, Alexander Susilo mengatakan, selain adanya isu soal dihapusnya pertalite dan terhadap adanya masalah kelangkaan yang menyebabkan masyarakat terpancing dan panik.

"Bahas kelangkaan ini memancing masyarakat. Dari kita kalau dulu lapor ke PPH migas dan BPK ketika pemeriksaan, yang namanya langka itu antre karena nggak ada. Sementara yang terjadi di kita itu bukan antrenya. Itu antre ada sebenarnya, bukan tidak ada. Itu bukti secara psikologis membuat masyarakat panik, mungkin psikologisnya karena ada spekulan yang ikut-ikut antre," beber Susilo.

Ia menilai, langkah sementara untuk mengatasi antrean pertalite pada tempat-tempat yang berperan dan mengganggu adalah dengan mengosongkan pertalitr.

"Sebetulnya belum ada kebijakan tentang pembatasa. Pembatasan itu cuma untuk mengurangi antrean, bukan karena barangnya terbatas," tutupnya. (*)