Komisi II DPRD Kaltim Gelar Rapat Bersama Dinas Kehutanan

gerakanaktualnews.com, Samarinda - Peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran hutan merupakan tugas polisi kehutanan yang sangat diperlukan, dengan membutuhkan sejumlah krateria yang ideal agar mampu menjalankan tugas secara maksimal.

Menurut Anggota Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono, bahwa dalam menjalankan tugas haruslah dilakukan seseorang yang profesional yang didukung dengan fisik yang ideal serta sarana dan prasarana yang memadai.

“Perlunya Polisi kehutanan di Kaltim untuk lebih menambah kekuatan jumlah personilnya, sehingga mampu mengawasi luasan hutan di Kalimantan Timur,”terangnya disela –sela rapat Komisi II DPRD Kaltim dengan Dinas Kehutanan Kaltim, Rabu (3/3/2021).

Lanjut kemudian, Minimnya jumlah personil polisi kehutanan di Kaltim, dan sarana prasarana penunjang justru akan banyak kemungkinan terjadi kerugian Negara, misalnya pembalakan liar dan penanganan kebakaran hutan yang sulit dikendalikan.

“Kami berharap kepad Dinas kehutanan Kaltim, agar melakukan penambahan anggota personel polisi kehutanan, agar pengawasan dan pengamanan serta perlindungan kawasan hutan dapat maksimal,”jelas Tio panggilan akrabnya.

Sementara dari Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Lahan, Joko Instanto mengakui  dari segi usia, jumlah dan sapras memang merupakan kendala yang belum selesai sejak lama.

Ia mengatakan total jumlah Polhut di Dinas Kehutanan Kaltim sebanyak 50 orang yang tersebar di dua puluh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Sedangkan satu KPH terdapat dua orang Polhut yang harus menjagai kawasan kehutanan puluhan hektare.

“Dalam setahun 40 sampai 50 orang PNS pensiun di Dinas Kehutanan Kaltim, dan tidak ada gantinya. Mau tidak mau merekrut tenaga non PNS itupun gajinya mulai januari belum dibayar karena masih terkendala mekanisme anggaran,”tuturnya. (adv)