Komisi II Gelar RDP Bersama Badan Layanan Umum Daerah

gerakanaktualnews.com, SAMARINDA — Komisi II DPRD Kalimantan Timur laksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Selasa (12/9/2023), di Gedung E Kantor DPRD Karang Paci.

RDP membahas Aset Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pengelolaan Keuangan BLUD.

Ditemui seusai rapat, Ketua Komisi II Nidya Listyono menjelaskan, poin pertama yang menjadi bahasan di RDP adalah terkait pengelolaan keuangan oleh BLUD.

Ia menuturkan, pengelolaan BLUD harus transparan dan bisa diinformasikan sehingga bisa diakses oleh masyarakat.

"Termasuk juga terkait kemaren ada kasus di AWS soal penggelapan TPP. Ini yang kemudian perlu diantisipasi bersama," tutur Tio, sapaan akrabnya.

Tio menyebutkan, Kaltim memiliki lima BLUD. Empat diantaranya adalah Rumah Sakit (RS) dan satu Laboratorium.

Rumah Sakit merupakan layanan central terhadap kesehatan masyarakat. Sehingga, Tio mengharapkan agar RS di Kaltim memiliki alat-alat yang lengkap dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

"Jadi, masyarakat kita kalau mau berobat sudah tidak perlu keluar daerah lagi, cukup di Kaltim saja," ujarnya.

Memonitoring BLUD terutama Rumah Sakit. Baik itu fasilitas Alat Kesehatan (Alkes), anggaran dan juga SDM adalah fungsi dari Komisi II, sebut Tio.

Disinggung soal SDM, Tio mengkritisi agar SDM Tenaga Kesehatan (Nakes) juga perlu ditingkatkan dan juga harus bisa menyeimbangkan, terkait pengoperasian alat-alat yang canggih.

"Jangan sampai kemudian alat-alatnya sudah canggih, tapi SDM nya nggak canggih. Ini kan banyak kejadian di mana-mana, mudahan tidak ada di Kaltim," tambah Tio.

Dalam hal ini, Tio menekankan kepada seluruh pimpinan RS di Kaltim untuk melakukan benchmark (penolokukuran) dengan RS yang memiliki taraf nasional dan internasional.

"Kalau perlu kirim tim ke sana untuk belajar. Bagaimana layanan yang baik, service yang baik, penggunaan peralatan, dan terkait pengobatan-pengobatan," pungkasnya. 

Lebih jauh, bicara soal anggaran, ia mengungkapkan akan melakukan evaluasi terhadap sistem RS yang perlu diperbaiki. 

"Kita harus menghindari potensi fraud (penyimpangan). Jadi sistem manajemen rumah sakit hari ini harus diperbaiki," tutup Tio. (Adv/dprdkaltim)