Maraknya Kasus Sengketa Lahan di Kaltim, Marthinus Minta Pemprov Ambil Langkah Tegas

gerakanaktualnews.com, SAMARINDA — Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Marthinus, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk mengambil langkah yang lebih tegas dalam menyelesaikan berbagai masalah sengketa lahan yang masih berlarut-larut hingga saat ini.

Ia juga berharap Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kaltim, Akmal Malik, mengambil inisiatif baru dalam menangani masalah sengketa lahan yang masih terus berlanjut.

"Masih banyak tugas yang harus diselesaikan. Salah satunya terkait maraknya masalah sengketa lahan yang belum terselesaikan," ujarnya.

Salah satu contohnya, sebut Marthinus, adalah kasus sengketa lahan yang tengah berkecamuk di Desa Saliki, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

"Di sana ada sengketa lahan antara PT Pertamina Hulu Sangasanga (PHSS) dengan masyarakat setempat," ungkapnya.

Menurutnya, Pj Gubernur Akmal Malik perlu terlibat secara aktif dalam upaya penyelesaian masalah tersebut. Kondisi di mana kepemilikan lahan masih tidak jelas memiliki dampak merugikan bagi masyarakat setempat.

"Hingga saat ini belum ada kejelasan status tanahnya. Apakah itu status tanah negara atau seperti apa, kemudian ada ganti rugi oleh pihak perusahaan kepada masyarakat," jelas Marthinus.

Politisi fraksi Partai Demokrat Indonesia-Perjuangan (PDI-P), kembali menekankan pentingnya Pemrov Kaltin untuk memberikan perhatian serius terhadap sengketa kepemilikan lahan. Dengan begitu, diharapkan permasalahan tersebut dapat segera diatasi.

"Ini yang kami harapkan kepada Pj Gubernur Kaltim, jadi masih banyak tugas yang perlu diselesaukan dari kepemimpinan sebelumnya," tandasnya. (Adv/dprdkaltim)