Rapat Paripurna Ke-25 DPRD Kaltim Dengan Agenda Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Dalam Rangka HUT RI ke-78

gerakanaktualnews.com, Samarinda — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menggelar Rapat Paripurna Ke-25 dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78,.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud bersama para Wakil DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Seno Aji, dan Sigit Wibowo, serta dihadiri oleh Wakil Gubenrur Kaltim Hadi Mulyadi, Forkopimda Kaltim, Rektor Perguruan Tinggi wilayah Kaltim beserta seluruh perangkat daerah di lingkungan Kaltim, pada Rabu (16/8/2023).

Agenda dimulai dengan pidato oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang menyampaikan sambutan pangantar sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI. Dalam pidato tersebut, Ia menyoroti terkait pelaksanaan Pemilu tahun 2024, dimana tahapan pemilu berjalan seiring dengan demokrasi. 

Bambang menekankan bahwa, wujud demokrasi adalah yang mampu berproses dalam pengambilan kebijakan berpihak pada kemaslahatan rakyat dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 

Sejalan dengan hal tersebut, Bambang juga menyampaikan agar tetap berpegang pada prinsip negara hukum sebagai landasan dan pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Hukum dibentuk dan dilaksanakan untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara," ujarnya, dalam salah satu poin pidato yang disampaikan.

Lebih rinci, pidato tersebut juga membahas terkait kondisi ekonomi Indonesia. Tantangan dalam perekonomian nasional pada sektor keuangan. Dimana, aktivitas ekonomi telah bertransformasi secara cepat menuju digitalisasi dan integrasi perkembangan inovasi teknologi. Bambang menyampaikan, sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto di Indonesia terus menunjukkan perkembangan pesat. Hal ini sangat dirasakan manfaatnya dalam mendorong aktivitas ekonomi untuk mencipgakan pertumbuhan nilai, investasi dan membuka kesempatan lapangan kerja baru.

Sambutan dilanjut dengan pidato Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti. Pada kesempatan tersebut, ia memberikan apresiasi pebuh terhadap Putra-Putri terbaik yang telah meraih prestasi gemilang dari seluruh provinsi di Indonesia. 

La Nyalla berharap, agar semakin banyak generasi muda yang mengambil peran aktif dalam meneruskan warisan nilai-nilai Pancasila dan mampu berkontribusi secara positif dalam mengembangkan demokrasi yang berkelanjutan di Indonesia.

Setelah sambutan dari MPR RI dan DPD RI, dilanjutkan oleh Presiden Indonesia Jokowi untuk menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-70 Kemerdekaan RI. Pidato dibuka dengan penyampaian persiapan sumber daya manusia (SDM).

"Kita sudah berhasil menurunkan angka stunting dari 37% menjadi 20,6% di tahun 2022, kemudian menaikkan indeks pembangunan masusia 72,9% pada tahun 2022, menaikkan indeks pemberdayaan gender 76,5% pada tahun 2022. Serta, kami juga menyiapkan anggaran perlindungan sosial dari tahun 2015-2023 sebesar 3.212 triliun. Termasuk di dalamnya yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP-Kuliah, Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas dan kelompok-kelompok rentan lainnya," terangnya dengan pakaian adat Tanimbar Maluku.

Jokowi juga menyebutkan terkait program reskilling dan upskilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) serta program kartu pra kerja.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan mengenai pengembangan sektor ekonomi baru, yaitu peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window of opportunity dalam meraih kemajuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Indonesia sangat kaya akan SDA. Namun, kaya SDA saja tidak cukup, karena itu akan membuat kita malas, hanya menjual bahan mentah tanpa ada nilai tambah dan tanpa ada keberlanjutan. Untuk itu kita harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber daya dan mampu memberikan nilai tambah. Dan ini bisa kita lakukan dengan hilirisasi," tukasnya.

Orang nomor satu di Indonesia itu menerangkan bahwa, hilirisasi yang ingin dilakukan adalah melakukan transfer teknologi, memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, dan meminimalisir dampak lingkungan. 

Ia juga menambahkan, hilirisasi juga dilakukan pada komoditas non mineral seperti sawit, rumput laut, kelapa, dan komoditas-komoditas lain yang potensial dengan mengoptimalkan kandungan lokal yang bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), petani dan nelayan, agar diharapkan manfaatnya akan terasa langsung bagi rakyat kecil. (adv/dprdkaltim)