Antrian Panjang di SPBU, Pemerintah dan Pertamina Harus Hadir Berikan Solusi 

gerakanaktualnews.com, TENGGARONG –  Menyikapi Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di beberapa daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) antrian kendaraan di SPBU sudah menjadi pemandangan setiap hari.

Melihat antrian panjang kendaraan di SPBU, tidak hanya membuat macet lalu lintas, namun hal tersebut banyak masyarakat yang merasa rishi dan terganggu, terutama kendaraan besar yang antri dan berhenti di depan rumah warga.

Wakil Ketua II DPRD Kukar Didik Agung Eko Wahono mengatakan semua pihak yang berkepentingan harus duduk bersama, karena persoalan ini bukan hanya pada pemerintah daerah tapi juga semua pihak, terutama Pertamina selaku produsen.

“Kami berharap Pertamina harus hadir dan berikan solusi, jangan tahunya jualan saja. Kalau pasokan kurang ya kuotanya tambahi. Jangan dibebankan kepada wilayah atau daerah, akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan,” kata Didik. Senin (4/10/2021).

Mencermati salah satu antrian panjang kendaraan di SPBU di dalam Kota Tenggarong, Wakil Ketua DPRD Kukar Didik Agung Eko Wahono menilai bahwa fenomena antrian tersebut, adalah kekurangan kuota BBM yang tidak mencukupi kebutuhan masyarakat.

"Masyarakat yang mengantri ini korban, awalnya antre di sebelah (kawasan jalan Arwana) kemudian diusir dan dipindahkan di samping DPRD dan depan kantor bupati tapi juga dialihkan karena menjadi penyebab kemacetan. Belum ada solusi yang tepat, sejauh ini pemerintah melalui Dinas Perhubungan hanya melakukan upaya penertiban pemindahan antrean kendaraan saja. Mereka ini korban, nah kalau korban tentunya perlu kita tolong," bebernya.

Hal tersebut pihak Pertamina harus hadir memberikan solusi. Kota Tenggarong hanyalah contoh atau cerminan dari beberapa daerah di Wilayah Kalimantan Timur yang juga mengalami persoalan yang sama. 

"Di daerah lain juga seperti ini. Kalau disebutkan karena adanya keberadaan tambang, ya ga masuk akal, di Balikpapan gak ada tambang tapi kenapa kok juga ngantre, jadi Pertamina harus hadir jangan pemerintah daerah saja yang hadir, apa solusimu Pertamina," tutup Didik. (adv)