Hearing Gabungan Komisi IV dan I DPRD Samarinda Bersama Disdik Kota Samarinda 

| Selasa, 05 Apr 2022 12:00 WITA
Hearing Gabungan Komisi IV dan I DPRD Samarinda Bersama Disdik Kota Samarinda  Foto; Gabungan Komisi IV dan I DPRD Kota Samarinda kembali melakukan hearing bersama dinas pendidikan Samarinda

gerakanaktualnews.com, SAMARINDA - Hearing membahas kurangnya tenaga Guru SD, dan SMP Sekota Samarinda, Di hadiri Seluruh keanggotaan Komisi IV, Dan I, Serta Dinas Terkait, dan tepatnya di Gedung DPRD Kota Samarinda Lantai II, Selasa (05/04/2022).

Gabungan Komisi IV dan I DPRD Kota Samarinda kembali melakukan hearing bersama dinas pendidikan Samarinda dengan agenda membahas tentang ketersediaan tenaga guru pada sekolah SD dan SMP.

Agenda rapat tersebut di gelar diruang rapt Utama lantai II gedung DPRD Kota Samarinda, dan rapat tersebut dipimping langsung oleh Ketua Komisi IV dr. Hj Sri Puji Astuti. Pada hari Selasa (5/4/2022).

Dalam rapat hearing tersebut, selain menghadirkan dinas pendidikan Samarinda, juga hadir unsur peningkatan kompetensi sumber daya manusia (PKSDM) dan Badan pengelola aset daerah (BPKAD) Kota Samarinda.

Manurut Ketua Komisi IV, dengan kerterbatasan tenaga guru ditingkat sekolah SD dan SMP, ini merupakan hal yang sangat memperihatinkan. Dan hal ini akan segera kami koordinasikan ke pihak eksekutif.   

"Kami segera berkoordinasi dengan Walikota Samarinda, karena susuai visi misi yang ada di 10 program Walikota, diantaranya adalah meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.”

Nah kalau kebutuhan tenaga pengajar (Guru) tidak memadai alias kurang, ya tidak mungkin hal itu bisa tercapai”. ungkap dr.Hj. Sri Puji Astuti, saat usai mempimpin rapat hearing itu.

Lanjut kemudian Ia menyebutkan bahwa, Kebutuhan Guru ASN di tahun 2021 lalu kurang lebih 290, sedangkan di tahun 2022 ini di anggarkan sekitar 304 Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui pembiayaan APBD Kota Samarinda.

Selain itu masih banyak permasalahan regulasi lainnya seperti Guru honorer yang belum menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)  dan juga mereka belum status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Saya kira Pemerintah Kota harus jeli, mudah-mudahan dengan Visi dan Misi Walikota termasuk untuk Pendidikan agar bisa mengakomodir keinginan teman-teman supaya bisa lebih sejahtera," harap Ketua Komisi IV DPRD Samarinda. Puji Astuti sapaan akrabnya. (adv)


Tinggalkan Komentar