Bupati Kukar Harap Musrenbang RKPD 2024 Lebih Maksimal 

gerakanaktualnews.com, TENGGARONG - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024, dibuka langsung Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah, di Ruang Martadipura Lantai I Bappeda, pada Selasa (4/4/2023). 

Pembukaan Musrenbang tersebut, dihadiri Sekretaris Daerah Kukar Sunggono, Pelaksanaan Tugas (Plt) Kepala Bappeda Sy Vanessa Vilna, Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid. Serta seluruh kepala OPD dan Camat, dan unsur Forkopimda. 

Selain itu juga menghadirkan narasumber dari berbagai pihak terkait, yaitu: Anang Budi Gunawan Koordinator Kalimantan II Kementerian PPN/ Bappenas, Baihaqi Hazami kepala bidang insfratruktur dan kewilayahan Bappeda Kaltim, dan Prof. Eko Prasojo Ahli Reformasi Birokrasi dari Universitas Indonesia (UI) yang hadir secara virtual.

Dikesempatan itu Bupati Edi Damansyah mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi seluruh elemen masyarakat Kukar yang terus berproses untuk membangun sinergitas dan kolaborasi dalam peningkatan kualitas pembangunan daerah yang lebih baik dan maksimal. 

Melalui kegiatan tersebut, Bupati Edi Damansyah berharap momentum musrenbang agar dioptimalkan menjadi forum bersama, untuk membangun kesepahaman dan kesepakatan terhadap arah kebijakan pembangunan daerah melalui pendalaman gagasan dan pandangan.

"Momentum Musrenbang RKPD Tahun 2024 ini, dapat berjalan dengan penuh kebersamaan yang diselimuti semangat saling menghargai, kolaboratif dan produktif," ucapnya. 

Lanjut kemudian Bupati meminta setelah Musrenbang ini agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk turun langsung ke lapangan, sehingga dapat memahami dan mengikuti prosesnya tanpa mendelegasikan tugas ke bawahannya, dan bekerja lebih maksimal.

"Kami berharap setelah proses Musrenbang ini Bappeda terus melakukan verifikasi yang baik untuk menetapkan skala prioritas sesuai tema, karena tema Musrenbang ini adalah penguatan pembangunan yang berbasis potensi desa dan kecamatan,” harapnya.

Selain mendorong penguatan pembangunan daerah berbasis potensi desa dan kecamatan, bupati memastikan kebijakan nasional yang telah ditetapkan mandatory spendingnya akan menjadi perhatiannya, termasuk dengan pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting yang menjadi program prioritas Pemkab Kukar. 

Sementara itu, Sekda Kukar Sunggono mengatakan dalam Musrenbang ini terdapat kurang lebih 12 ribu usulan, dan yang dapat diakomodir sekitar 9 ribu usulan serta sekitar 3 ribu masih dikembalikan karena perubahan indikasi.

"Jadi ada 3 ribu usulan yang akan di grid oleh masyarakat karena dianggap tidak bisa direalisasikan, karena masih harus diubah proses perencanaannya. Misalnya ada usulan yang tidak jelas alamatnya, usulan yang tidak dilengkapi dengan proposal dan lain sebagainya" ujarnya. (adv/kominfokukar)