Pemkab Kukar Terus Dorong Peningkatan Indeks Desa Membangun

gerakanaktualnews.com, Tenggarong – Kerja keras terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), untuk meningkatkan status desa di Kukar. Setidaknya dalam tiga tahun terakhir, tidak ada lagi desa di Kukar yang berstatus sangat tertinggal. Dan kini secara umum, Kabupaten Kukar sudah berpredikat Maju.

Diakui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, banyak indikator yang harus dipenuhi tiap desa agar naik status. Sesuai dengan standar indikator yang dibuat oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT). Yakni Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL).

“Tiga variabel ini yang diukur di masing-masing desa, ada diturunkan variabel menjadi beberapa indikator yang harus dilengkapi desa. Baik oleh desa sendiri, ataupun kewenangan pemenuhannya luar desa, seperti OPD terkait dan pihak swasta,” ungkap Arianto, Rabu (25/10/2023).

Secara luas, DPMD Kukar terus melakukan pendampingan kepada 193 desa di Kukar, untuk melakukan pemenuhan variabel-variabel tersebut. Dengan menggandeng dan berkoordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Seperti pemenuhan bidang kesehatan, dengan menyiapkan sarana dan prasarana, serta infrastruktur pelayanan kesehatan. Pemenuhan keberadaan Puskesmas Pembantu (Pusban), Posyandu. Menempatkan tenaga kesehatan (nakes) berupa perawat dan bidan. Bahkan ditarget di desa tersebut memiliki dokter tersendiri. Dengan berkoordinasi bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar.

“Pemkab saat ini sedang menyiapkan pemenuhan 1 bidan dan 1 perawat tiap desa,” lanjut Arianto.

Selanjutnya dibidang pendidikan, tiap desa wajib memiliki badan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Harus ada karena dibiayai melalui APBDes masing-masing desa untuk operasionalnya. Ini berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar.

Bidang ekonomi pun menjadi salah satu indikator yang menjadi perhatian. Bagaimana desa memiliki unit usaha yang dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Agar roda perekonomian bisa berjalan. Termasuk menjalin kerjasama dengan perbankan, untuk mendukung ekonomi mikro desa.

Juga memastikan layanan dasar berupa air bersih, pemenuham listrik 24 jam, hingga kondisi jalan lingkungan desa. “Alhamdulillah pelan pelan desa kita melakukan itu, itu yg mendorong Indeks Desa Membangun (IDM) kita. Jadi kami mendorong pihak (OPD) yang punya tugas dan fungsi untuk memenuhi indikator variabel itu,” jelas Arianto.

Termasuk menjalankan koordinasi bersama dunia usaha, melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Seperti di Desa Gunung Sari, Kecamatan Tabang, salah satu perusahaan memfasilitasi pembangunan Pusban hingga nakesnya.

“IDM kita diangka 0,76-0,77 kita diangka berstatus Maju. Kami secara akumulasi target di 2024 diangka 0,78 ada peningkatan nilai skoringnya,” tutup Arianto. (adv/kominfokukar).