![Training Paralegal Serikat buruh, DPRD Kutim Dukung](https://epanelid.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Berita/training-paralegal-serikat-buruh-dprd-kutim-dukung_m.jpg)
Evaluasi Pansus Covid Salah Satunya Minta Pemblokiran Jalan Dibuka
![Evaluasi Pansus Covid Salah Satunya Minta Pemblokiran Jalan Dibuka](https://epanelid.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Berita/evaluasi-pansus-covid-salah-satunya-minta-pemblokiran-jalan-dibuka.jpg)
gerakanaktualnews.com, BALIKPAPAN - Pemberlakukaan penutupan jalan yang sudah berlangsung lebih dari dua bulan oleh tim gugus tugas covid-19 nilai DPRD Kota Balikpapan sudah tidak efektif.
Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Sabaruddin menyampaikan agar penutupan jalan sebaiknya dibuka karena masyarakat sudah jenuh dan banyak memilih jalur alternative sehingga jalan-jalan tertentu terjadi kemacetan.
Kali ini, Ketua DPRD Abdulloh juga menyatakan penutupan jalan sudah tidak efektif karena itu pemkot perlu mengevaluasi penutupan beberapa ruas jalan selama masa pandemic covid-19 ini.
Usulan itu disampaikan sebagai salah satu evaluasi yang dilakuka pansus covid-19 DPRD Balikpapan yang banyak menerima masukan agar penutupan sebaiknya dibuka saja.
“Soal pembloiran jalan kita minta dievaluasi kembali karena masyarakat sudah pada titik jenuh,” tandasnya
Menurutnya berdasarkan hasil penulusuran kawan-kawan di lapangan bahwa rangkuman sementara seperti itu banyak yang meminta ini dievaluasi.
Apalagi seperti disampaikan Kajari Balikpapan saat sosialisasi penerapan kewajiban PCR 3 JUni lalu, bahwa penutupan jalan itu tidak ada aturan hanya menggunakan surat edaran saja.
“Kalau ada orang gila ngamuk disitu ya itupun tidak bisa diapa-apain itu karena kita menutup tidak berdasarkan aturan,” ujarnya.
“Makanya diusulkan pakai perwali bukan surat edaran tapi mudah-mudahan tidak ada penutupan jalan. Itu salah satu masukan dari pansus covid-19 DPRD Balikpapan yang kita sampaikan,” tandasnya.
Seperti diketahui dalam rapat sosialisasi penerapan PCR di aula pemkot 1 Juni 2020, Kajari menilai penutupan jalan tidak pas jika dasar hukumnya hanyasurat edaran, seharusnya pemkot Balikpapan menggunakan Perwali karena perwali juga diakui hirarkinya dalam produk hukum di Indonesia.
“Saya setuju seperti di DKI Jakarta pakai pergub bukan surat edaran,” katanya. (adv)