DPRD Bontang Gelar RDP Bahas Ketenagakerjaan

gerakanaktualnews.com, Bontang - DPRD Kota Bontang Komisi I, menggelar Rapat dengar pendapat (RDP)  bersama PT. Samator Gas Industri dan PT SOS HRPRO, terkait aduan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) terhadap DPRD Bontang.

Menyikapi aduan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) menegaskan kepada perusahaan yang sudah melakukan PHK terhadap karyawannya, yakni PT SOS HRPRO, agar segera membayar pesangon mereka.

Diketahui sebelumnya, hasil putusan dari Peradilan Hubungan Industrial (PHI) yang dimenangkan para karyawan, bahwa Putusan PHI menyebutkan, PT SOS HRPRO harus membayarkan pesangon kepada tiga karyawannya yang di-PHK dengan total mencapai Rp 54 juta.

Namun, perusahaan yang menjadi sub kontraktor PT Samator Gas Industri itu menolak putusan tersebut, dan dikabarkan akan mengajukan banding.

Muslimin Ketua Komisi I DPRD Bontang, menyayangkan langkah yang diambil pihak perusahaan. Dimana perselisihan antara perusahaan dan mantan pekerjanya harus berbuntut hingga PHI, dan bahkan dikabarkan akan banding.

“Kami harap masalah bisa diselesaikan dengan damai, dan keputusan PHI kan sebenarnya juga sudah keluar, pun juga kalau harus melakukan banding, takutnya biaya lebih besar ketimbang yang akan dibayarkan kepada pekerjanya.” pungkasnya. 

Lanjut kemudian, rencana Komisi I akan kembali menjadwallkan pertemuan berikutnya, karena pihak perusahaan masih ingin melakukan koordinasi dengan pimpinan.

“Kami akan menggelar kembali rapat dengar pendapat (RDP) semoga nanti hasilnya sudah bisa selesai, dan pihak perusahaan dapat memenuhi permintaan dari mantan karyawannya yang di PHK itu,” jelas Muslimin.

Disinyalir bahwa Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bontang, dikhawatirkan belum mengetahui adanya perselisihan tersebut.

“Menyikapi hal ketidak tauan Disnaker terkait persoalan itu, anggota Komisi I DPRD Bontang. Maming mengatakan bahwa fungsi pengawasan harus dijalankan, dan Disnaker perlu tau perkara tersebut,” tegasnya.  (adv)