Ketua DPRD Kaltim temui Pemkab Berau, bahas bantuan keuangan Provinsi

gerakanaktualnews.com, Samarinda - Kujungan kerja ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK di Kabupaten Berau,  untuk melakukan Rapat terbatas membahas evaluasi Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2020 dan persiapan Bankeu tahun 2021. 

Rapat terbatas dihadiri Pelaksana harian (Plh) Bupati Berau Muhammad Gazali dan sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) berlangsung di ruang rapat Kakaban, Setda Berau Jalan APT Pranoto Kecamatan Tanjung Redeb Berau, Selasa (23/2/2021).

Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menegaskan bantuan keuangan yang diberikan Pemerintah Provinsi itu semua harus diawasi terutama agar dapat tepat sasarannya.

“Jangan sampai hanya ada proyek tapi sasarannya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Kemudian tidak sesuai dengan kualitas, kita tekankan jangan hanya mengejar kuantitas semata tapi juga kualitas sehingga harus ada pengawasan yang ketat,” jelas mantan Bupati Berau itu.

“Kami boleh saja menurunkan Pokir di Berau, tapi saya minta jangan takut untuk atensi atau memberi masukan kepada kami. Masukan itu akan kami terima apa yang disarankan oleh pemerintah kabupaten termasuk di Berau ini,” imbuhnya.

Selain itu, politisi partai Golkar itu menegaskan pentingnya sinergitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten meskipun memiliki kewenangan masing-masing.

“Sinergitas antara pemerintah Provinsi jadi walaupun disini ada kewenangan misal tanggung jawab SMA atau SMK memang itu tanggung jawab provinsi tapi perlu diketahui Diknas Kabupaten Berau bisa melakukan inventarisasi, mencatat berapa lulusan SMP setiap setiap tahun yang akan duduk di bangku SMA atau SMK.

“Sehingga suatu saat misal daya tampung tidak memenuhi, maka kami di provinsi bisa memikirkan. Sehingga ini harus ada sinergitas jangan ada kesan bahwa itu bukan kewenangan Pemda, tetapi bagaimanapun juga kepentingan masyarakat Berau adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Lanjut kemudian ia menegaskan bahwa dirinya tak ingin mendengar ada kesan saling lempar tanggung jawab antara Pemda dan Pemprov sehingga sinergitas untuk pembangunan dan memberi pelayanan terbaik ke masyarakat sangat dibutuhkan.

“Jadi perlu sinergitas sehingga keluhan masyarakat itu jangan sampai saling melempar tanggung jawab antara satu dengan lainnya. Itu tidak boleh, dan banyak hal perlu sinergitas terhadap masalah di Berau,” tuturnya. (adv)