Nidya Listiyono Dorong Optimalisasi PAD

Muhammad Rusli | Selasa, 06 Okt 2020 12:00 WITA
Nidya Listiyono Dorong Optimalisasi PAD Anggota Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono Mendorong Pemerintah Tetap Bergerak Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

gerakanaktualnews.com, SAMARINDA -Anggota Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono mendorong pemerintah tetap bergerak mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu diungkapkan Tiyo sapaan akrabnya terkait proses pengesahan APBD Kaltim 2021, sebab hal itu erat kaitannya dengan pendapatan daerah termasuk soal retribusi.

"Yang pasti saat ini pemerintah sedang mengoptimalkan  beberapa program seperti pajak kendaraan. Sekarang sudah mengeluarkan kebijakan pemutihan bagi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari luar Kaltim", ungkap Tiyo.

Ia menerangkan bahwa saat ini angka terkait pendapatan hasil pajak tersebut Komisi ll  belum menerima angka final. "Sebelum pengesahan APBD 2021, kita akan minta informasinya. Tapi kini sudah bisa lebih riil time dengan teknologi yang ada, artinya data bisa lebih mudah diterima," sebutnya.

Oleh sebab itu menindaklanjuti hal itu, Komisi II dalam waktu dekat ini akan hearing dengan sejumlah OPD terkait optimalisasi PAD. Sementara menyinggung fokus anggaran kedepan ia menyebut bahwa hal itu bergantung pada proporsi. 

"Kalau saya pribadi sektor kesehatan, pemerintah sudah memiliki anggarannya, hanya soal penyerapannya belum mendapat laporannya. Beberapa waktu lalu saya juga minta pemerintah segera dapat memberikan laporan penyerapan anggaran. Pemerintah juga  diharap segera mengumumkan berapa sih sebenarnya angka penanganan pasien covid, sehingga bisa dihitung. Berapa tertinggi dan terendahnya," ujarnya.

Ia mencontohkan seperti Pemerintah Pusat  pihaknya sudah mengeluarkan kebijakan bahwa biaya SWAB maksimal Rp 900.000. Hal ini bisa menjadi acuan pemerintah, sehingga Tiyo meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga mengeluarkan informasi terkait hal itu. Karena hal ini berkaitan dengan isu-isu biaya yang besar atas penanganan covid-19.

"Ini demi menjaga perjuangan tenaga kesehatan dan pengubur jenazah pasien covid, kasian mereka sudah lelah menjalankan tugas sehingga lebih baik dibuka saja informasinya,” pungkasnya.  (adv)


Tinggalkan Komentar